Jakarta, Aktual.com — Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta pemerintah turun tangan mengoreksi manajemen Garuda Indonesia. Kerap tak pastinya jadwal penerbangan seakan menjadi budaya bagi Garuda Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI, Sularsih, ketika dikonfirmasi, Minggu (28/2).
“Delay ada toleransi sebagaimana diatur kementerian perhubungan. Delay bukan budaya, kalau sekali dua kali delay bisa diwajari, kalau sering harus dikritisi,” kata Sularsih.
Ia mengatakan, sesuai dengan peraturan Kementrian Perhubungan, semestinya pihak Garuda memberikan penjelasaan kepada konsumen.
“Termasuk memberikan konpensasi terhadap penumpang,” kata dia.
Dijelaskan Sularsih, ada dua faktor yang membuat jadwal penerbangan pesawat tertunda. Pertama, keberangkatan disebabkan oleh faktor eksternal. Semisal, kondisi cuaca, kepadatan lalu lintas atau pegerakan penerbangan dan bencana alam.
Kemudian, pergerakan penerbangan VVIP, penutupan sebagian wilayah udara untuk pergerakan militer serta gangguan landasan atau pesawat mengalami kerusakan.
Sedangkan faktor kedua, terdapat di internal maskapai yaitu buruknya managemen maskapai. Hal ini lah menurut Sularsih yang harus dikroscek pemerintah.
Dia berharap pemerintah tidak melakukan pembiaran terhadap perusahaan penerbangan yang digawangi Menteri BUMN, Rini Soemarno tersebut. “Kalau internal harus ada penjelasan dan tidak bisa dibiarkan jadi budaya,” tandas Sularsih.
Diketahui, awal polemik itu berawal ketika Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar mengkritisi delaynya pesawat Garuda Indonesia saat menuju Jogjakarta. Menteri Marwan mengalami delay hingga dua jam. Begitu pula ketika hendak kembali ke Jakarta, politikus PKB itu terpaksa kembali harus menunggu hingga 30 menit.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
