Jakarta, Aktual.com — Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan SKK Migas diharapkan memperhatikan tokoh dan aspirasi masyarakat Maluku terkait dengan pembangunan kilang Blok Masela.
“Kementerian ESDM dan SKK Migas harus jujur dan mau mendengarkan aspirasi Maluku,” kata Guru Besar Universitas Pattimura Prof. Dr. A. Watloly dan Prof. Dr. Mus Huliselan yang dihubungi di Jakarta, Senin (29/2).
Hal senada disampaikan Dr. Abraham Tulalessy secara terpisah kepada wartawan. Pernyataan dikemukakan terkait dengan pro dan kontra pembangunan kilang Blok Masela.
Mereka menyatakan bahwa tokoh, akademisi, maupun masyarakat Maluku menginginkan pembangunan kilang Blok Masela di darat agar dapat memacu perkembangan wilayah Maluku yang selama ini tertinggal.
Oleh karena itu, mereka heran dengan sikap Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menuding ada kebohongan menyangkut permintaan pembangunan kilang Blok Masela karena permintaan kilang darat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Justru, kata Watloly, Menteri ESDM dan jajarannya serta SKK Migas yang harus mendengarkan aspirasi masyarakat Maluku soal pembangunan kilang Blok Masela.
“Sebenarnya siapa yang bohong? Masyarakat dibilang bohong, pemerintah daerah dibilang bohong, intelektual dibilang bohong. Yang bohong siapa sebenarnya? Menteri ESDM dan kita semua sebaiknya dengar hati nurani,” kata Watloly.
Watloly mengikuti dengan baik keinginan masyarakat di Maluku Tenggara (Maluku Tenggara Barat dan Maluku Barat Daya) karena dirinya merupakan Koordinator Intelektual Maluku Barat Daya, tempat Blok Masela itu berada.
“Semua ingin di darat karena memiliki efek ganda yang nyata dan langsung kepada masyarakat. Maluku Tenggara ini dibiarkan miskin dan terbelakang. Sekarang ada Blok Masela yang memberikan harapan. Tolong jangan abaikan kami lagi,” katanya.
Selain itu, kata dia, dalam Musyawarah Besar Maluku yang dibuka Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sangat jelas ada kesimpulan dan rekomendasi agar semua blok di Maluku dikelola secara “onshore” (darat). Musyawarah ini dihadiri semua elemen Maluku, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, diaspora, akademisi, hingga tokoh masyarakat.
“Kok, sekarang dibilang berbohong. Semua itu ada dokumennya. Kita lihat fakta dan ketahuan siapa yang berbohong,” katanya.
Ia menegaskan, “Kami tidak punya kepentingan, hanya ingin masyarakat memperoleh dampak ekonomi dari keberadaan Blok Masela. Itu saja.” Begitu pula, dalam Focus Group Discussion (FGD) di Universitas Pattimura yang dihadiri SKK Migas dan Inpex. Semua peserta ingin pembangunan kilang di darat.
“Dokumennya ada. SKK Migas dan Inpex tahu ini semua. Saya pembicara pertama. Kalau kami ingin di darat dan dibilang bohong, dengan segala hormat jangan-jangan mereka yang bohong,” kata Watloly yang berasal dari Maluku Barat Daya.
Dalam FGD, kata dia, dipaparkan hasil penelitian tiga perguruan tinggi besar, tetapi sesungguhnya nama tiga PT itu digunakan hanya untuk melegitimasi.
“Saya hormati perguruan tinggi itu sebagai institusi. Akan tetapi, peneliti tidak menggambarkan moralitas dari perguruan tinggi itu. Penelitian dibiayai Inpex. Hasilnya hanya legitimasi dari keinginan investor. Sekali lagi, saya hormati,” ujarnya.
Sementara itu, Mus Huliselan mengatakan bahwa aspirasi bagian terbesar masyarakat Maluku, baik yang berada di Maluku maupun di luar Maluku menginginkan kilang itu dibangun di darat. Kepentingannya agar masyarakat bisa mendapat dampak positif dari keberadaan kilang di darat.
Masyarakat di Maluku Barat Daya (MBD), tempat kilang itu berada, termasuk Bupati MBD juga mendukung dibangun di darat. Sementara itu, kalau di laut, justru tidak tahu seperti dampaknya untuk rakyat. Belum lagi soal kontrol terhadap keberadaan kilang.
Untuk itu, kata dia, sejujurnya sangat mengherankan kalau ESDM ingin bangun di laut. Apalagi, ditopang penelitian dari UI, ITS, dan ITB yang sebetulnya hanya mengikuti kemauan investor.
“Kalau saya lihat hanya ikuti kemauan investor. Ini tentu penilaian saya,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Eka
