Menkumham Yasonna H Laoly memberikan keterangan terkait pengaktifan kembali kepengurusan Golkar Munas Riau di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Kamis (28/1). Menkumham resmi mengaktifkan kembali SK Kepengurusan Partai Golkar Munas Riau untuk enam bulan ke depan agar partai Golkar dapat melaksanakan Musyawarah Nasional dengan segera dan menyelesaikan konflik internal. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/foc/16.

Jakarta, Aktual.com — Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly diminta menjadi pihak yang memediasi dua faksi di internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Permintaan itu datang dari para kader PPP dari kubu Djan Faridz, saat menyambangi gedung Kemenkumham, Selasa (1/3).

Politikus senior PPP Thahir Saimima memaparkan, pertemuan dengan Menteri Yasonna untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi internal PPP.

‪”Karena itu kami ingin informasikan yang berimbang. Kami sampaikan ke pak Menteri tentang segala persoalan yang menyangkut dengan PPP,” kata Thahir usai bertemu dengan Yasonna.

‪Ketua Mahkamah PPP itu menegaskan, pihaknya menginginkan islah di tubuh partai berlambang Ka’bah ini. Keinginan itu disambut pisitif oleh Menteri Yasonna.

‪”Tapi persoalan yang penting bahwa ini islah harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan, baik hukum, poltik, bagi keadilan. Kita harap pak Menteri sebagai mediator,” ujarnya.‬

Dalam kesempatan kali ini, Thahir bahkan mengklaim bahwa Yasonna kecewa dengan adanya Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP ke-IV.

‪”Jadi tak boleh diadakan Muktamar sebelum kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh: