Jakarta, Aktual.com — Ratusan pemuda adat Papua berencana menggelar demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi tentang undang-undang otonomi khusus serta mendesak pemerintah mencabut kontrak PT. Freeport Indonesia di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, esok hari, Kamis (3/3).
Hal tersebut diungkap Legislator Dapil Papua, Robert J. Kardinal di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).
“Tadi saya kedatangan tamu 100 orang pemuda Papua. Mereka akan demo di istana besok. Mereka ingin melakukan revisi untuk otonomi khusus yang baru. Tentu ada perubahan-perubahan karena undang-undang khusus sudah 15 tahun yang lalu. Ada juga yang menuntut Freeport ditutup,” ujar Robert.
Robert mengatakan seperti yang dibicarakan dalam kaukus soal Freeport beberapa waktu lalu, mereka menginginkan pembangunan smelter harus dibangun di tanah Papua. Sebagai wakil wilayahnya, Anggota Komisi IV ini akan memperjuangkan hal tersebut untuk kepentingan rakyat di wilayah Indonesia Timur itu.
Kedepan, ia meminta pekerja lokal lebih banyak dipekerjakan di perusahaan tambang milik Amerika Serikat itu. Sebab, masyarakat Papua sudah cukup mentoleransi banyaknya pekerja dari luar wilayah.
“Kalau masalah Freeport kita sudah sama. Selama ini kalau Freeport dioperasikan kembali, masyarakat Papua yang dipekerjakan harusnya 70%. Saya rasa di seluruh Indonesia orang Papua ini nasionalismenya paling tinggi. Kalau misalnya Freeport ada di pulau Sumatera, orang lokal cuma kerja di bawah 20 persen mungkin sudah dibakar. Freeport itu yang kerja 70 persen mereka (orang luar), sampai 50 tahun hanya 20 persen berarti selama 50 tahun mereka cukup toleransi dan cukup memelihara nasionalisme bersama. Sekarang sudah waktunya dibalik menjadi 70-30. 70 persen orang Papua 30 persen orang luar,” ungkap Robert.
Karenanya, menurut Robert, Presiden Direktur PT. Freeport Indonesia haruslah orang yang berasal dari tanah Papua.
“Kita butuh supaya orang asli Papua yang menjadi presiden freeport,” katanya
Sementara, menyinggung soal adanya isyarat perpanjangan kontrak Freeport oleh Menteri ESDM Sudirman Said, Bendahara Fraksi Golkar ini mempertanyakan pelanggaran apalagi yang akan dilakukan Mantan Dirut Pertamina itu.
“Sudirman Said memperpanjang ekspor sebenarnya itu sudah melanggar undang-undang. Sekali lagi saya katakan bahwa Freeport adalah perusahaan asing pertama di Indonesia yang mempunyai sejarah panjang. Saya kira pemerintah takkan mengulang kembali kesalahan melanggar undang-undang Minerba,” tandas Robert.
Artikel ini ditulis oleh:
