Jakarta, Aktual.com — Presiden Republik Indonesia (RI) ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memenuhi undangan dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia untuk menyampaikan pandangannya terkait Visi Perekonomian Indonesia ke depan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (3/3).
Dihadapan Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani dan para Wakil Ketua Umum Kadin dari berbagai bidang, SBY banyak bercerita tentang harapan dan masukan para pemimpin dan mantan pemimpin dunia terhadap Indonesia.
“Saya banyak bertemu dengan incumbent leaders, mereka banyak menyampaikan harapan terhadap Indonesia, sekarang dan ke depan, termasuk dalam dunia bisnis dan ekonomi,” kata SBY.
SBY menuturkan, dalam dunia riil bisnis, investasi dan bisnis yang dilakoni oleh Kadin harus melihat bagaimana bisa memanfaatkan peluang dengan kondisi ekonomi global saat ini. Para pengusaha di Kadin harus mengikuti perkembangan dunia secara global khususnya di sektor ekonomi.
“Bagaimana perkembangan dunia, saudara sekalian harus tahu, banyak permintaan, tidak hanya di Indonesia, tapi di global, regional dan nasional. Global itu bisa muncul di Asia, atau bisa di Indonesia. Saya menganjurkan pada saudara agar mengikuti terus perkembangan terhadap mega tren dunia saat ini, 10 atau 20 tahun lagi seperti apa. Alangkah bagusnya pemimpin bisnis mengikuti isu strategis, baik politik, ekonomi dan keamanan,” tutur SBY.
SBY mengungkapan, perkembangan global saat ini, khususnya untuk kawasan Asia Pasifik sangat cepat. Meski dari sisi ekonomi, terjadi kelesuan ekonomi, di beberapa negara bukan hanya Indonesia
Dengan kondisi ekonomi yang lesu, lanjut SBY, tentunya kita punya kepentingan agar ekonomi secara nasional tetap bisa tumbuh berkembang melalui kebijakan pemerintah yang tepat seperti menjamin dunia bisnis tetap aman, sektor riil tetap harus terjaga.
“Lalu public trust serta ketertiban sosial harus dijaga. Selain itu, hubungan luar negeri harus tetap baik, tidak ada satu negara pun yang mengatasi masalah nya sendiri,” bebernya.
Menghadapi efek pelemahan ekonomi ke sektor industri, seperti potensi PHK mestinya pemerintah mengurangi beban perusahaan tersebut di sektor perpajakan.
“Ada stimulasi dulu, tentu kita hitung kemudian yang terakhir kita ringankan beban perusahaan,” jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
