Jakarta, Aktual.com — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Presiden Joko Widodo akan kembali melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri yang duduk di Kabinet Kerja. Bahkan dalam waktu dekat Jokowi akan mengambil keputusan terkait dengan hasil penilaian yang sudah ia lakukan.

Menanggapi hal itu, Politisi Partai Hanura Dadang Rusdiana, mengusulkan agar Presiden Jokowi lebih prioritas mengevaluasi menteri-menteri yang seringkali menimbulkan kegaduhan dalam pemerintahan. Meskipun, evaluasi tersebut adalah hak prerogatif presiden.

“Ya itu prerogatif presiden. Tetapi tentunya harus prioritaskan menteri yang sering buat gaduh. Sudah kinerja nggak jelas, gaduh lagi,” ujar Dadang di Jakarta, Kamis (3/3).

Menurutnya, selain memiliki kompetensi di bidang kerjanya, para menteri harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan juga bijaksana dalam berkata kata agar pemerintahan berjalan dengan efektif.

“Dia harus bisa membedakan mana konsumsi internal mana konsumsi publik, jadi jangan membuat tontonan tak bermutu,” tegas Pria yang akrab disapa Darus ini

Lebih lanjut, Anggota Komisi X DPR itu menghimbau kepada menteri yang kini tengah menjadi sorotan publik karena perdebatannya yang kontroversial, lebih baik menjadi anggota dewan saja. Ia menilai, seharusnya menteri bisa menyelesaikan masalah dan perbedaan pendapat pada rapat kabinet, bukan digembar-gemborkan ke publik.

“Kalau mau berdebat dengan gaya seperti itu, jadilah anggota DPR. Boleh itu, karena lembaga politik yang mencerminkan konfigurasi kekuatan yang beragam, jadi wajar kalau dinamikanya tinggi,” jelasnya

“Kalau menteri ya sudah jabarkan apa yang presiden mau, kalau ada perbedaan selesaikan di rapat kabinet, bukan di ruang publik,” Cetus Darus

Karenanya, lanjut Darus, pihaknya mendukung penuh evaluasi kinerja menteri secara keseluruhan, terutama menteri yang sering membuat masalah.

“Maka pantas kalau presiden unhappy lalu ingin lakukan evaluasi, hanura mendukung sepenuhnya,” ungkapnya.

Termasuk, sambung Darus, mendukung Presiden Jokowi untuk segera mereshuffle menteri-menteri yang tak hanya satu kali menimbulkan kegaduhan.

“Iya lah, Reshuffle saja, nanti kalau dibiarkan bisa menggerus wibawa presiden,” tandasnya.

Artikel ini ditulis oleh: