Jakarta, Aktual.com — Menjelang pembahasan APBN Perubahan 2016, banyak strategi dan dalih Menteri BUMN Rini Soemarno agar penyertaan modal negara (PMN) yang ngotot diperjuangkan, bisa dicairkan.
Salah satunya, berdalih untuk memajukan ketahanan pangan dan energi. Terutama, untuk BUMN di sektor itu. Langkah ini dianggap efektif untuk mengelabuhi rakyat dan DPR.
“Jadi, cara Menteri Rini untuk meyakinkan publik dan DPR agar PMN 2016 bisa dialokasi yaitu dengan menyatakan untuk mengutamakan ketahanan pangan atau energi,” kata Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi kepada Aktual.com, Minggu (6/3).
Langkah Menteri Rini, kata Uchok, harus diwaspadai karena bisa jadi publik dan DPR akan percaya. Sehingga, PMN 2016 bisa dicairkan.
“Padahal wacana itu tidak benar juga dan tidak efektif. Itu hanya untuk menutupi diri, biar BUMN itu tidak lagi bekerja untuk pelayanan bagi publik,” cetus Uchok.
Jika dikalkulasi soal PMN, kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara kecil sekali. Menurut Uchok, pada tahun 2015 PMN BUMN diganjar Rp64,8 triliun tapi penerimaan negara hanya Rp36,9 triliun.
“Sekarang mereka menglokasikan PMN Rp39,4 triliun. Tapi hanya menargetkan ke penerimaan negara sebesar Rp31,1 triliun. Sangat timpang,” tegasnya.
Dengan kondisi demikian, PMN yang besar sekalipun tidak efektif untuk menggenjot kinerja BUMN. “Jadi, memang pantas PMN itu ditolak (DPR), bukan hanya ditunda,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
