Jakarta, Aktual.com — Anggota DPD bersama anggota DPR RI Provinsi Maluku akhirnya memanggil Ketua SKK Migas, Amien Sunaryadi terkait pembangunan Blok Masela yang belakangan menimbulkan konflik.
Dimana, terdapat pertentangan pendapat antara pembangunan di laut (offshore) atau di darat (onshore). Parlemen mendesak agar pembangunan Blok Masela dilakukan semata-mata untuk kesejahteraan rakyat Maluku.
Senator asal Maluku, Nono Sampono menegaskan bahwa kehadiran negara sangat diperlukan dalam pembangunan Blok Masela agar dapat menyejahterakan rakyat.
“Maluku sangat memerlukan negara hadir untuk memajukan Maluku yang merupakan daerah tertinggal. Untuk itu pembangunan Blok Masela merupakan salah satu harapan bagi Rakyat Maluku agar dapat sejahtera,” ujar Nono di ruang rapat BPKK Gedung DPD, Senayan, Jakarta, (7/3).
Menurut Anggota Komite I DPD itu, kebijakan SKK Migas yang cenderung kearah offshore tidak sepaham dengan pilihan rakyat Maluku yang memilih onshore.
“Untuk Masela ini Maluku harus dapat terbangun. Kita memilih yang terbaik. Saya memandang kesan offshore ini sangat kuat dari penjelasan SKK Migas di awal pertemuan ini, hal itu bertentangan dengan keinginan rakyat Maluku yang menginginkan onshore seperti yang dicetuskan pada hasil musyawarah nasional masyarakat Maluku pada bulan november 2015 di lapangan Merdeka, Maluku,” ungkapnya.
Nono menambahkan, pilihan offshore dinilai rentan terhadap pengawasan dan keamanan wilayah negara.
“Saya merujuk pada pernyataan Pak Luhut Panjaitan selaku Menkopolhukam, beliau katakan pertimbangan pengawasan dan pengamanan offshore lebih beresiko. Jika tidak terhubung dengan wilayah maka sulit untuk pengamananan,” jelasnya.
Sementara, Anggota DPD RI Anna Latuconsina menilai saat ini adalah momentum bagi Maluku untuk maju. Apapun pilihannya, kata dia, harus dapat memberi kesejahteraan bagi rakyat Maluku.
“Pilihan itu yang harusnya tidak bertentangan dengan keinginan rakyat Maluku,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
