Jakarta, Aktual.com — Ketua Fraksi PDIP DPRD Sultra, Litanto, Senin (8/3), mengatakan bahwa jika Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) diberlakukan kembali maka pemerintahan tidak akan sentralistik.
Konsep pembanguan dengan GBHN yang digagas partainya itu sebenarnya berbeda dengan yang dilaksanakan masa orde baru. Wacana tersebut telah disesuaikan dengan kondisi era otonomi daerah Indonesia saat ini.
“Tidak akan sentralistik karena akan disesuaikan kebutuhan yang ada di masyarakat. GBHN selaras dengan Nawacita yang digagas Presiden Jokowi karena langsung menyentuh ke rakyat,”ungkap Litanto lebih lanjut.
Menurut dia, jalanya pembangunan bangsa akan lebih pas jika memakai konsep GBHN dan saat ini wacana tersebut formulasinya sedang dikaji di tingkat pusat.
“Suatu saat akan ada pengumuman resmi dari pemerintah untuk menyikapi GBHN itu,” tambahnya.
Sementara untuk pihak PDIP Sultra sendiri masih akan menjaring aspirasi di daerah untuk dijadikan usulan ke pusat.
“Karena kita harus melihat aspirasi yang berkembang di masyarakat Sultra terkait isu tersebut. Kita akan menyerap aspirasi untuk disampaikan ke DPP,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
