Jakarta, Aktual.com — Komisi V DPR RI menemukan sejumlah permasalahan dalam pengelolaan dana desa dan pendamping desa di Propinsi Jawa Timur. Dalam kunjungan spesifik selama dua hari, 7-8 Maret 2016, Komisi V DPR menemukan permasalahan tersebut di empat kabupaten masing-masing Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
“Banyak temuan yang di sampaikan oleh pendamping desa di empat kabupaten. Antara lain belum dibayarnya gaji pendamping desa selama 3 bulan dari Januari, Februari dan Maret 2016,” terang anggota Komisi V yang mengikuti kunjungan tersebut, Muh Nizar Zahro, melalui pesan tertulisnya, Rabu (9/3).
Disampaikan Nizar, kunjungan spesifik dipimpin Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis. Berikut anggota komisi diantaranya Sudjadi, Sigit Sosiantomo, Budi Yuwono, Hanna Gayatri, Agung Budi Santoso, Gatot Sudjito, Soehartono, Moh Nizar Zahro, Syahrulan Pua Sawa dan Miryam s Haryani.
Honorarium pendamping desa ini dikeluhkan Umam, salah satu tenaga ahli pendamping desa di Kabupaten Bangkalan, kepada Komisi V. Semestinya honorarium tersebut sudah dibayarkan.
Selanjutnya, keluhan juga disampaikan pendamping dari eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Bila saat menjadi pendamping PNPM mereka dikontrak selama setahun, akan tetapi sekarang hanya dikontrak selama tiga bulan hingga akhir bulan Maret 2016.
“Temuan dilapangan ini akan menjadi bahan rekomendasi bagi Panja yang akan dibentuk Komisi V, Panja Pendamping Desa dan Dana Desa,” ucap Nizar.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
