Ekspresi Menteri ESDM sekaligus Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Sudirman Said saat mendengarkan pertanyaan dari media usai Sidang DEN ke-16 di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (12/12). Dalam sidang itu DEN memfinalkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebagai panduan pengelolaan secara menyeluruh agar ketahanan dan kemandirian energi nasional dapat terwujud. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc/15.

Jakarta, Aktual.com — Meskipun selaku penanggungjawab sektor, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said menolak untuk memeberikan penjelasan mengenai perkembangan pembangunan kilang Blok Masela kepada publik.

Dia menyangkal dan menutup-nutupi bahwa pertemuannya dengan KADIN tidak membahas Masela secara spesifik dan dia tidak bersedia memberi informasi lebih jauh.

“Tidak ada pembicaraan spesifik dengan KADIN mengenai Masela,” tuturnya usai mengelar pertemuan dengan sejumlah pejabat KADIN di daerah Kuningan Jakarta, Kamis (10/3).

Selain itu dia hanya menambahkan bahwa keputusan pembangunan kilang blok Masela berada di tangan Presiden Jokowi, untuk itu dia hanya menunggu keputusan Presiden.

“Bapak Presiden sudah mendengar semua argumen, baik itu pendapat yang dibangun di darat maupun di laut, dan saya sebagai penanggung jawab sektor menunggu keputusan Presiden,” tambahnya.

Dia berharap kepada Presiden Jokowi agar segera mengambil keputusan untuk kepastian skema pembangunan kilang tersebut.

“Jadi jawabannya sama dimanapun saya mengatakan, anything about Masela jawaban saya sama, menunggu keputusan Presiden. Mudah-mudahan segera diputuskan,” harapnya.

Sebagaimana diketahui bahwa perseteruan Sudirman Said dengan Rizal Ramli tentang pembangunan kilang blok Masela telah menyita perhatian publik.

Keinginan Sudirman untuk membangun Kilang dengan skema off-shore atau kilang terapung ditentang oleh Menteri Rizal karena dinilai tidak membawa multiplier efek bagi perekonomian masyarakat.

Hingga kini kepastian keputusan pembangunan kilang tersebut masih belum diketahui, pasalnya kebijakan tersebut telah ditarik ke tangan Presiden Jokowi dan Presiden telah menyatakan bahwa keputusan itu akan ditetapkan pada tahun 2018 mendatang, namun walau begitu perdebatan di media terus memanas.

Artikel ini ditulis oleh:

Dadangsah Dapunta
Eka