Tapteng, Aktual.com – Ketua DPRD Tapanuli Tengah Baktiar Ahmad Sibarani, berjanji akan memperjuangkan agar gaji guru honorer K2 di daerah itu untuk ditampung dalam pembahasan APBD Tapanuli Tengah.
“Jadi kan ada 300-an lebih guru honorer K2. Nah, soal permintaan mereka kita akan perjuangkan, gaji mereka ditampung di PAPBD 2016, dan di tahun 2017 di APBD. Kita akan juga perjuangkan ke Menteri Pendidikan,” kata Baktiar dalam keterangan persnya yang diterima di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Jumat (11/3).
Terkait tuntutan para guru honorer agar menjadi PNS, menurut Baktiar dirinya akan melaporkan hal tersebut kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Menteri Pendidikan.
“Ini (pengangkatan menjadi PNS) kan keputusan Menpan, yang jelas perlu kami sampaikan,” katanya.
Disinggung adanya penipuan-penipuan yang dilakukan sejumlah oknum dan menjadikan para guru honorer sebagai “sapi perah”, Baktiar yang juga ketua DPC Hanura Tapteng itu menegaskan agar penegak hukum dapat memproses dan mengusut hal tersebut.
“Yang menipu uang, kami minta kembalikan lah, baik yang ada kwitansi maupun yang tidak ber kwitansi, jadi jangan terjebak di kwitansi, kalau ada ambil uang, pulangkanlah. Kalau proses hukum ya berjalanlah,” harapnya.
Sebelumnya diberitakan, fakta dan sejumlah bukti dugaan penipuan terhadap guru-guru honorer K2 di Kabupaten Tapanuli Tengah, akhirnya terungkap.
Sejumlah oknum di daerah itu diduga menjadi broker alis perantara yang menjadikan para guru menjadi “Sapi Perah”. Oknum-oknum itu mengaku menjanjikan guru-guru honorer K2 untuk dijadikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Ada yang bernama Baktiar Simanjuntak, Andi Manik anak mantan Sekda Tapteng, ada yang bernama Wales Tambunan dia LSM, dan ada juga istri mantan Sekda, namanya Yohana Manurung,” ungkap seorang honorer KDS kepada Aktual.com saat pertemuan dengan DPRD Tapteng, Jumat (11/3).
Tak tanggung-tanggung, janji menjadikan para guru honorer itu menjadi PNS dibayar dengan nominal yang tak kecil, hingga mencapai Rp40 juta. Sejumlah kwitansi pembayaran pun ditunjukan kepada ketua DPRD Tapteng Baktiar Ahmad Sibarani.
“Bervariasi, ada yang mengaku diminta 20 juta, ada 30. Juta dan ada 40 juta,” timpal ketua Forum Guru Honorer K2 Gideon Purba.
Sementara, terlihat, pertemuan ratusan guru dengan DPRD Tapteng iitu diwarnai tangis dan air mata. Para guru mengeluhkan rendahnya tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh para guru honorer.
“Tapi apa daya seorang honor, tercaci termaki, jam diperciut dan terancam dipecat. Saya SMP 3 Sibabangun pak. Ada yang tidak punya rumah, ada yang bercerai, karena kami sering di oceh, kalian saja yang diurus-urus, uang terus-uang terus, kami sering ditipu, kami sering korban,” kata seorang guru penuh isak tangis.
Artikel ini ditulis oleh:
