Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mempertanyakan kabar dicairkanya dana cadangan pinjaman darurat dari World Bank dan Asia Development Bank (ADB) sebesar 5 miliar USD oleh pemerintah.
“Karena rencana itu aneh dan patut dipertanyakan. Berkali-kali pemerintah menegaskan bahwa saat ini tidak sedang terjadi krisis. Lalu, mengapa dana tersebut harus dicairkan? Untuk apa? Itu semua perlu diajukan pertanyaan dan jawaban yang jelas serta transparan,” ujar Heri di Jakarta, Jumat (11/3).
Politisi Gerindra ini menilai jika langkah pemerintah benar telah menarik dana tersebut, maka hal itu menandakan pemerintahan Jokowi kurang memahami cara mengelola negara dengan baik.
“Jika akhirnya dana tersebut dicairkan, maka kita tidak punya lagi dana taktis yang diperlukan sewaktu-waktu jika terjadi krisis atau bencana. Nampaknya Ini miss-management pengelolaan negara yang tidak baik,” tegas Heri.
Tak hanya itu, lanjutnya, dengan status pinjaman, maka pencairan dana itu akan semakin membebani APBN.
“Apalagi kita tahu persis bahwa utang kita terus menumpuk. Dengan dicairkannya dana yang tidak sesuai peruntukannya itu, maka Pemerintah Jokowi-Kalla akan dianggap menjerumuskan bangsa ini ke dalam ketidakpastian keadaan,” ungkap Heri.
Untuk itu, Heri berharap agar institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan cepat merespon pencairan dana yang tidak jelas peruntukannya itu.
“Kalau akhirnya, ada indikasi diskresi yang koruptif maka KPK harus ambil langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” cetusnya.
Namun menurutnya, dana tersebut tidak bisa dicairkan begitu saja oleh World Bank maupun ADB karena ada beberapa persyaratan dan tahapan yang musti dipenuhi pemerintah.
“Di setiap financing agreement pasti ada persyaratan untuk menarik atau mencairkan dana, syarat tersebut harus terpenuhi terlebih dahulu sebelum World Bank ataupun ADB melakukan pembayaran atau transfer dana ke rekening pemerintah Indonesia,” tandas Heri.
Artikel ini ditulis oleh:
