Jakarta, Aktual.com — Berkaitan dengan rencana reklamasi di sejumlah wilayah Indonesia, Ketua Badan Eksekutif Nasional, Solidaritas Perempuan Puspa Dewy mengatakan, bahwa negara telah lalai dalam menjalankan tugasnya dalam melindungi rakyatnya khususnya perempuan.
“Negara hari ini melepaskan tanggung jawabnya untuk melindungi hak-hak perempuan,” ucapnya saat konferensi pers “Perempuan Menolak Reklamasi”, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (13/3).
Hal itu berdasarkan adanya kebijakan-kebijakan yang tidak memberi ruang terhadap peran perempuan dalam bermasyarakat dan pembangunan.
“Peran perempuan itu sangat signifikan. Tapi, dengan agenda-agenda pembangunan yang sistemnya sangat patriarki, peran perempuan itu disingkirkan,” jelas Puspa.
Lanjut soal reklamasi, menurut Puspa, agenda reklamasi sama dengan menambah kesengsaraan perempuan, khususnya perempuan pesisir yang hidupnya tidak lepas dari laut.
“Dengan reklamasi kehidupan perempuan pesisir akan makin tertindas dari dampak agenda reklamasi yang dilakukan oleh perempuan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Puspa menjelaskan, dampak reklamasi tidak hanya terhadap subyeknya, perempuan namun juga akan berdampak buruk bagi keberlangsungan lingkungan sekitar yang luas.
“Ancaman keanekaragaman hayati perairan Indonesia. Ancaman kedaulatan pangan. Dan, berdampak buruk terhadap lingkungan akan semakin meluas tidak hanya di pesisir,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
