Jakarta, Aktual.com — Komisi V DPR baru saja melakukan kunjungan kerja dalam rangka peninjauan pembangunan desa desa dan pemberdayaan masyarakat desa, di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pada Kunjungan kerja 7-8/3/2016, terjadi kesalah pahaman.
Wakil Bupati Bangkalan, Mundzir Rifa’i mengatakan, kesalahpahaman itu terjadi terkait plang pembangunan PAUD yang menggunakan dana desa. Menurutnya, tidak ada CV atau kontraktor yang terlibat dalam pembangunan tersebut.
“Ada misskomunikasi, karena pendamping lokal desa yang menyampaikan, itu bukan CV atau kontraktor tapi kelompok masyarakat,” kata Mundzir yang turut serta mendampingi kunker Komisi V DPR, ketika dihubungi wartawan, Jakarta, Jumat (11/3).
Hal itu disampaikan dalam menanggapi pernyataan Ketua Komisi V DPR, Fary Djemy Francis yang menyebut penyaluran dan penggunaan dana desa salah sasaran, di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
“Banyak dana desa dikelola pihak ketiga, yaitu kontraktor,” kata Fary, dalam keterangan pers usai menggelar Kunker ke Bangkalan.
Untuk itu, Mundzir memastikan, penyaluran dana desa di daerahnya telah berjalan dengan baik dan terserap sesuai dengan fungsinya untuk membangun desa. Dan langsung dimanfaatkan seutuhnya oleh masyarakat desa.
“Menurut pandangan saya sudah bagus. Saya berharap agar terjadi sinergi yang baik mulai dari pemerintah pusat, pemprov, pemkab sampai ke desa, guna tercapainya tujuan untuk kesejahteraan rakyat,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
