Jakarta, Aktual.com — Pemerintah Kerajaan Inggris melalui Duta Besarnya, Moazzam Malik mengungkapkan bahwa sistem regulasi terkait perizinan dan usaha investasi di Indonesia masih menyulitkan para investor untuk menanamkan modalnya. Pasalnya, regulasi yang ada saat ini masih terlalu berbelit-belit sehingga menyulitkan para investor asing.
“Ya saya berfikir sistem regulasi di Indonesia masih perlu disederhanakan. Walapun ada beberapa langkah yang sangat bagus yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, misalnya mengeluarkan 10 paket kebijakan, peraturan kebijakan baru,” kata Moazzam di sela acara Investment Dialogue Forum Jakarta, Kamis (17/3).
Moazzam mengakui, meski selama ini ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya memberikan kemudahan investasi kepada para investor. Tapi sampai saat ini Indonesia di mata global masih menjadi negara yang tingkat regulasinya belum efektif.
“Selama beberapa bulan ada langkah-langkah yang baru, kami lihat DNI yang baru cukup bagus, juga ada langkah yang bagus, tapi menurut penelitian yang baru-baru ini diumumkan, sistem regulasi indonesia masih perlu perhatian,” ujarnya.
Pasalnya, lanjut Moazzam, selama ini sistem regulasi di Indonesia masih menjadi hambatan tersendiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Indonesia.
“Persoalan karena regulasi disini, di Indonesia masih jadi hambatan untuk mempercepat angka pembangunan pertumbuhan indonesia,” ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Eksekutif KPPOD, Robert Endi Jaweng mengakui jika efisiensi usaha di Indonesia memang masih sebatas harapan ketimbang kenyataan. Lebih-lebih bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
“Ketika berurusan dengan otoritas negara maka rezim perizinan, regulasi dan pungutan kerap menghantui bahkan sedari awal memulai usaha,” kata Robert
Robet menyebut, maka tidak heran jika peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih berada pada susunan ke-109 dari 189 negara. Sementara peringkat kemudahan memulai usaha atau starting a business justru turun dari peringkat 163 pada tahun 2015 ke peringkat 173 tahun 2016.
Robert berharap, dengan diterbitkannya paket-paket kebijakan ekonomi pemerintah bisa menjadi momentum buat berbenah diri. Deregulasi dan debirokratisasi menjadi instrumen utama pelaksanaan paket-paket tersebut.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
