Jakarta, Aktual.com — Rencana pemerintah melalui PLN untuk mencabut subsidi terhadap 18 juta pelanggan golongan 900 volt ampere (va), menjadi sorotan publik.
Anggota Komisi VII DPR RI, Aryo Djojohadikusumo khawatir jika kebijakan yang diambil itu semata-mata untuk mengejar keuntungan, tanpa memperdulikan pelayanan terhadap masyarakat rentan miskin.
“Kita harus tanya dulu maksud PLN ini. Dirut PLN saat ini kan berlatar belakang perbankan, saya khawatir beliau terlalu mengedepankan keuntungan diatas pelayanan,” kata Aryo, di Jakarta, Jumat (18/3).
“Kita ingin memastikan apakah beliau (Dirut PLN) bisa sensitif terhadap warga-warga yang rentan miskin, sebab tidak dipungkiri sejauh ini biaya listrik luar biasa tingginya,” tambahnya.
Pihaknya akan menanyakan rencana tersebut, lantaran menyinggung peranan subsidi yang diberikan negara kepada masyarakat. Politikus Gerindra itu menilai sangat tidak tepat bila pemerintah mencabut subsidi listrik di tengah kondisi ekonomi yang tidak pasti saat ini.
“Artinya bukan TDL-nya yang naik, tetapi subsidinya yang dihilangkan dan akan banyak masyarakat makin sengsara. Contohnya, konstituen saya di Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang akan melonjak biaya listriknya, bulan lalu saya bertemu dengan seorang ibu dimana biaya listriknya melonjak dari Rp20.000 ke Rp50.000 per bulan,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
