Jakarta, Aktual.com — Tiga bank BUMN secara sinergi menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada debitur-debitur yang memiliki lokasi usaha di Yogjakarta dan Jawa Tengah. Semangat yang diusung dalam penyaluran KUR kali ini adalah pemberdayaan ekonomi perempuan.
Oleh karena itu, debitur KUR yang secara simbolis mendapatkan fasilitas KUR masing-masing bank adalah perempuan pemilik usaha berskala kecil, yaitu Sumiyati, Setia Rini, Rusni Wakhidah, Lilis Sumartini, Retno Dyah, dan Warnati dengan total fasilitas KUR senilai senilai Rp235 juta.
“Pemberdayaan perempuan melalui penyaluran KUR sejalan dengan upaya pemerintah dalam memenuhi agenda pembangunan yang digariskan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui SDGs, yaitu penghapusan kemiskinan, memajukan kesehatan, dan pendidikan. Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, antara lain kemiskinan dan diskriminasi perempuan,” ujar Direktur Utama BNI, Achmad Baiquni dalam keterangan yang diterima Aktual, di Jakarta, Jumat (18/3).
Lebih lanjut dikatakan bahwa bank BUMN akan terus memberikan kontribusi pada setiap program pengucuran KUR secara bersama-sama sebagai bentuk sinergi yang solid dalam menyukseskan program KUR pemerintah. Pola-pola sinergi ini akan mempercepat proses penyaluran KUR ke masyarakat yang membutuhkan.
“Hingga 16 Maret 2016, KUR yang berhasil dikucurkan BNI di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogjakarta (DIY) telah menyentuh 1.602 debitur dengan nilai maksimal kredit sebesar Rp355,6 miliar. Kucuran KUR di kawasan tersebut tergolong yang paling cepat dibandingkan wilayah-wilayah kerja BNI lainnya di Indonesia,” jelasnya.
Untuk diketahui, KUR dan Bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) disalurkan secara simbolis di Kampus Terpadu Universitas Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Jumat (18 Maret 2016) di sela-sela Dialog Bersama Menteri BUMN RI dengan Tema: Peran BUMN dalam Mendorong Pencapaian Target Sustainability Development Goals (SDGs) 2016 – 2030.
Pada kesempatan yang sama, BNI juga menyalurkan bantuan CSR berbentuk sarana dan prasarana Balai Pengobatan dan Rumah Bersalin (BPRB) yang dikelola oleh Pemimpin Pusat Aisyiyah. Sarana dan prasarana tersebut akan didistribusikan ke BPRB Aisyiah di berbagai daerah tertinggal di Indonesia senilai Rp500 juta.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
