Jakarta, Aktual.com – Peran DPRD DKI Jakarta dalam mengawasi roda pemerintah provinsi (pemprov) ibukota, dipertanyakan. Lantaran politisi Kebon Sirih tak sedikit pun mengkritisi kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang mengeluarkan izin reklamasi Teluk Jakarta.
“Seriuskah DPRD DKI mengawasi setiap kebijakan gubernur? Atau hanya sandiwara politik yang terus dimainkan, agar rakyat terpecah?” ucap Edysa Tarigan Girsang selaku Ketua Umum Badan Relawan Nasional (BRN), di Jakarta, Jumat (18/3).
Edysa mempertanyakan pengawasan DPRD terhadap Pemprov lantaran dewan seeprti tutup mata di saat kebijakan pemprov justru terus menerus hanya menguntungkan pemodal di balik polemik dan derita rakyat Jakarta. Menurut dia, kebijakan reklamasi secara nyata menunjukkan Ahok tak berpihak kepada nelayan nasional.
“Serta pembangunan yang berorientasi menjaga kelangsungan lingkungan dan kehidupan,” bebernya.
Terlebih, Pemprov DKI tak terbuka mengenai analisis menyangkut megaproyek 17 pulau buatan tersebut. “Apalagi, Ahok berencana menghapus analisis dampak lingkungan, karena menghambat investasi katanya. Ironis bukan?” kata dia.
Sikap pemerintah itu menunjukkan pemprov tidak berniat baik kepada rakyat untuk menjelaskan secara jujur mengenai dasar kebijakan itu lahir dan seperti dipaksakan. “Gajah bertarung atau pesta, rumput tetap yang akan terinjak-injak. Mungkin itu istilah yang tepat saat ini terjadi di DKI,” tandas aktivis ’98 ini.
Sementera DPRD DKI, sejauh ini tidak mengeluarkan sikap yang jelas mengkritisi kebijakan Ahok untuk reklamasi. Bahkan mereka sudah menyiapkan dua peraturan daerah yang bakal menjadi ‘karpet merah’ bagi proyek reklamasi. Meskipun hingga kini kedua raperda itu masih belum disahkan. (Baca: DPRD Kembali Gagal Sahkan Raperda Penunjang Reklamasi Jakarta)
Artikel ini ditulis oleh:
