Yogyakarta, Aktual.com – Dr. Zuly Qodir, pakar Politik Pemerintahan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menilai partai politik telah memberi pembelajaran buruk terhadap masyarakat.
Hal itu terkait tidak konsisten sikap partai politik dalam mekanisme pengusungan calon kepala daerah. Sebagai partai politik tidak seharusnya mendukung pemilihan kepala daerah kepada orang yang menggunakan jalur perseorangan.
Partai politik seolah mengecilkan peran para kadernya sendiri, hal tersebut justru yang menjadi salah satu pemicu gesekan antara suara kader dan suara partai.
“Secara tidak langsung mereka menyatakan bahwa mereka memiliki kader yang tidak meyakinkan, partai kami adalah partai yang tidak jelas” ujar nya.
Idealnya, menurut Dr. Zuly jika partai politik ingin secara resmi memberi dukungan ke salah seorang calon perseorangan maka dukungan tersebut bukan diberikan pada saat pemilihan, namun diberikan saat berkoordinasi membuat kebijakan, antara anggota dewan sebagai representasi parpol dengan pihak eksekutif yang menjadi domain calon independen.
“Atau, bisa juga berkoalisi antar partai untuk mengajukan calon melalui jalur partai politik, itu baru fair”.
Ia menyarankan jika memang partai politik merasa terusik dengan adanya calon independen maka seharusnya mereka mengajukan perubahan UU tentang eksistensi calon independen dalam Pilkada.
“Dibuang saja pasalnya, selesai urusan!” jawabnya singkat.
Namun tambahnya, momentum introspeksi tidak hanya berlaku bagi partai politik, perhatian harus juga ditujukan kepada si calon independen. Ia dituntut konsisten dengan mekanisme independensi yang selayaknya dijalankan.
“Ketertarikan masyarakat umum terhadap dunia politik terutama dalam Pilkada sekarang itu cukup tinggi, ini positif,” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Nelson Nafis
