Jakarta, Aktual.co — Pengamat ekonomi dari Universitas Putra Batam Suyono Saputra mengatakan Pemerintah Daerah harus dilibatkan dalam perizinan usaha minyak dan gas bumi demi mendorong eksplorasi migas.
“Pemerintah daerah harus dilibatkan dalam usaha migas, seperti halnya usaha mineral dan batu bara,” kata dia di Batam Kepulauan Riau, Senin (25/5).
Ia mengusulkan hal itu agar dimasukkan dalam RUU Migas yang saat ini sedang disusun DPR bersama pemerintah.
Suyono menilai hubungan antara perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas dengan pemerintah daerah relatif tidak bagus, terutama KKKS yang beroperasi di Natuna dan Anambas Kepri.
“Perusahaan Migas merasa hubungannya dengan pemda sudah cukup dengan pembagian Dana Bagi Hasil dan CSR, selain itu tidak,” kata dia.
Padahal ada banyak persoalan yang lahir dari proses eskporasi migas di daerah. Dan pada akhirnya harus ditangani Pemda.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
