Jakarta, Aktual.com — Pemetaan daerah sangat penting dilakukan guna memperoleh gambaran yang utuh dari kondisi pemerintahan yang ada saat ini. Melalui pemetaan daerah, diharapkan nantinya dapat menentukan bentuk pemerintahan yang paling efektif dan efisien serta untuk sinkronisasi dan harmonisasi agar tercapai target pembangunan nasional.
Poin-poin dimaksud menyangkut percepatan rencana tata ruang wilayah, penyelesaian dan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah serta penanganan stabilitas politik dan keamanan.
“Kemendagri berharap bahwa isu strategis Pemda untuk mendukung pencapaian sasaran nasional meliputi sinergi perencanaan pembangunan nasional dan daerah,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Senin (28/3).
Arahan Mendagri itu disampaikan pada Musrenbang Propinsi se-Sulawesi yang dihadiri Gubernur, Bupati, Walikota dan SKPD se Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara dan Gorontalo yang pembukaannya dilangsungkan Minggu (27/3) kemarin di Kota Palu.
Mendagri mengharapkan agar daerah memperhatikan masalah pengelolaan APBD yang meliputi perencanaan/pengadaan barang dan jasa/optimalisasi kebijakan dana desa/memahami area rawan bencana dan rawan korupsi di daefah serta pengelolaan keuangan pusat dan daerah perlu mendapatkan perhatian dengan penerapan akuntansi berbasis aktual.
Selanjutnya soal implementasi dana desa, Mendagri mengingatkan pentingnya keselarasan penyusunan APBD serta laporan keuangan yan akuntabel.
“Kemendagri akan terus melakukan penyempurnaan regulasi pengelolaan keuangan daerah khususnya serta langkah-langkah pembinaan dan pengawasan ke depan,” ucap Tjahjo.
Artikel ini ditulis oleh:
