Jayapura, Aktual.com – Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri rapat kerja daerah (rakerda) bupati/wali kota se-Provinsi Papua yang digelar di Gedung Sasana Krida, Jayapura, Selasa (29/3) malam.
Pada momentum rakerda tersebut, Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan pihaknya ingin agar tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua dan Menkopolhukam.
“Saya mau bicara supaya kita tidak saling tersinggung, untuk itu kita harus samakan persepsi antara Jakarta dan Papua sehingga harus sama, ini baru namanya Otonomi Khusus (Otsus),” katanya.
Menurut Lukas, selama ini diakui Papua dalam keadaan luar biasa sulitnya, ketika dana Rp59 triliun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya berarti ada yang salah apakah yang berada di daerah atau pemerintah pusat.
“Sesungguhnya pembagian dana otsus adalah kewenangan penuh dari gubernur, hendak dibagi atau tidak terserah, karena memang belum ada undang-undang dan aturan pelaksanaannya mengenai pengelolaan dana otsus,” ujarnya.
Dia menuturkan dengan lamanya pelaksanaan Otsus di Papua, pihaknya akan melakukan evaluasi dan membentuk sebuah tim untuk menjalankannya.
“Tidak hanya itu, kami juga hendak menyampaikan bahwa pokok bahasan yang akan dibahas salah satunya juga mengenai pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 di Bumi Cenderawasih,” katanya lagi.
Dia menambahkan dengan dihadiri oleh semua bupati dan walikota yang ada di Provinsi Papua, diharapkan pelaksanaan rakerda ini dapat memberikan angin segar dalam pemerintahan dan pembangunan di Bumi Cenderawasih.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
