1 dari 5
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) bersama Pengamat Politik Univ Al-Azhar Rahmat Bagja saat menjadi pembicara dalam Dialektika Demokrasi dengan tema "DPR Lari Kencang Capai Target Legislasi, Pemerintah: 'Slow laa', Ada Apa?" di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Dialog tersebut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa DPR tidak perlu menghasilkan banyak undang-undang hingga 40-50 UU dan meminta Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun sudah cukup. Namun kualitasnya betul-betul baik. FOTO: AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) bersama Pengamat Politik Univ Al-Azhar Rahmat Bagja berbincang dalam Dialektika Demokrasi dengan tema "DPR Lari Kencang Capai Target Legislasi, Pemerintah: 'Slow laa', Ada Apa?" di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Dialog tersebut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa DPR tidak perlu menghasilkan banyak undang-undang hingga 40-50 UU dan meminta Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun sudah cukup. Namun kualitasnya betul-betul baik. FOTO: AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (tengah) bersama Pengamat Politik Univ Al-Azhar Rahmat Bagja saat menjadi pembicara dalam Dialektika Demokrasi dengan tema "DPR Lari Kencang Capai Target Legislasi, Pemerintah: 'Slow laa', Ada Apa?" di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Dialog tersebut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa DPR tidak perlu menghasilkan banyak undang-undang hingga 40-50 UU dan meminta Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun sudah cukup. Namun kualitasnya betul-betul baik. FOTO: AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kiri) bersama Pengamat Politik Univ Al-Azhar Rahmat Bagja saat menjadi pembicara dalam Dialektika Demokrasi dengan tema "DPR Lari Kencang Capai Target Legislasi, Pemerintah: 'Slow laa', Ada Apa?" di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Dialog tersebut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa DPR tidak perlu menghasilkan banyak undang-undang hingga 40-50 UU dan meminta Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun sudah cukup. Namun kualitasnya betul-betul baik. FOTO: AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
Pengamat Politik Univ Al-Azhar Rahmat Bagja (kanan) saat menjadi pembicara dalam Dialektika Demokrasi dengan tema "DPR Lari Kencang Capai Target Legislasi, Pemerintah: 'Slow laa', Ada Apa?" di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/3/2016). Dialog tersebut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa DPR tidak perlu menghasilkan banyak undang-undang hingga 40-50 UU dan meminta Tiga sampai lima undang-undang dalam setahun sudah cukup. Namun kualitasnya betul-betul baik. FOTO: AKTUAL/JUNAIDI MAHBUB
Artikel ini ditulis oleh:

















