Jakarta, Aktual.com — Kasak-kusuk Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto ingin menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada saat reshuffle Kabinet Kerja Jokowi-JK telah ‘tercium’ dipermukaan publik.
Mengetahui hal itu, suara penolakan terhadap Dwi Soetjipto berdatangan dari kalangan pengamat dan mereka menilai Dwi tidak layak menduduki jabatan seorang Menteri.
Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi mengatakan seharusnya Dwi Soetjipto sadar diri atas berbagai kasus yang menyeretnya.
“Tidak cocok bila Dirut Pertamina jadi Menteri BUMN. Lebih baik Dwi Soetjipto mengaca diri dulu, dan jangan terlalu serakah karena sebagai Dirut Pertamina masih punya banyak catatan buruk,” kata Uchok kepada Aktual.com, Jumat (1/4).
Lebih lanjut Uchok menceritakan bahwa dalam audit BPK tahun 2015, ada Potensi kerugian negara sebesar Rp8,6 milyar, dan USD306.670 dengan 62 kasus yang belum selesai.
Kemudian, potensi korupsi di Merak yaitu perjanjian kerjasama antara Pertamina dengan PT Orbit Terminal Merak terkait penyewaan terminal penyimpanan BBM yang kurang transparan dalam pengelolaanya.
Selain itu, ada indikasi nepotisme dan konflik kepentingan atas pembangunan proyek LNG (Gas alam Cair) Receiving terminal Bojonegara, Banten, Jawa Barat yang dikuasai oleh PT Bumi Sarana Migas milik anak dari Wakil Presiden Jusuf Kalla yakni Solihin Kalla tanpa proses tender.
“Seharusnya Pertamina yang mengelola, kenapa harus dikasih swasta? Belum lagi proyek itu tanpa tender diberikan kepada perusahaan milik Solihin Kalla anak dari Wapres JK, ini kelihatan nepotisme dan konflik kepentingan,” pungkas Uchok.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
