Jakarta, Aktual.com — Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom) menilai seharusnya teguran Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk mengevaluasi penertiban penegakan hukum laut bisa diselesaikan di dalam rapat terbatas.
Pasalnya, surat teguran yang beredar kini menjadi ajang balas membalas antara istana wakil presiden dan Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Terlepas dari hal itu, Akom berpendapat para menteri semestinya mematuhi instruksi presiden dan wakil presiden.
“Saya selalu minta dari dulu bahwa kabinet harus kompak. Para menteri harus tunduk dan patuh kepada presiden dan wapres, dan selesaikan dalam ratas,” ujar Akom di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (1/4).
Akom juga menilai teguran untuk evaluasi tersebut sebagai momentum merombak menteri yang tak kompak dalam kabinet.
“Jadi seharusnya ya momentum reshuffle dalam rangka itu ingin kompak. Bahu membahu, eksekutif, legislatif, yudikatif agar jadi sebuah simfoni yang enak. Apalagi kabinet ya harus kompak,” kata Politisi Golkar itu.
Artikel ini ditulis oleh:
