Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi VI DPR RI asal Provinsi Kepulauan Riau, Nyat Kadir mengingatkan pemerintah pusat agar tidak salah dalam membuat desain pengembangan Kawasan Batam, agar pulau itu dapat tumbuh berkembang sebagai kota industri dan perdagangan.
“Pemerintah pusat jangan salah design lagi. Karena kita berkali-kali salah desain. Enam bulan ini masa transisi harus benar-benar, di amana meletakkan otonomi daerah dan investasi,” kata Nyat Kadir di Batam, Jumat (1/4).
Pemerintah pusat harus mempertimbangkan Batam sebagai kota dengan otonomi daerah dan juga kawasan investasi yang membutuhkan perlakuan khusus.
Kewenangan otonomi daerah dan kawasan investasi harus dipertegas batasannya, agar tidak tumpang tindih.
“Kalau salah lagi, fatal,” kata dia.
Saat ini menjadi kesempatan yang bagus mencari format terbaik untuk status Batam, apakah perlu diberlakukan Kawasan Ekonomi Khusus dan kapan jangka waktunya.
Namun, ia meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa menghapuskan status Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB/FTZ).
“FTZ jangan dihapus dulu. Kalau FTZ dihapuskan, bahaya. Yang penting dudukan dulu di mana wilayah wali kota dan di mana yang investasi. Kalau sudah selesai, bereslah semua,” katanya.
“Kalau masih ada benturan-benturan antara dua ini, tetap gaungnya enggak bagus,” sambung Kadir.
Dia mengusulkan agar Kepala Badan Pengelolaan Batam dipegang ex oficio oleh Wali Kota Batam, agar tidak ada tumpang tindih antara dua lembaga itu. Pola itu diterapkan di kawasan industri di Tiongkok, dan berhasil memajukan kawasan itu.
Di tempat yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi meminta Nyat Kadir terus memantau perkembangan pembahasan nasib Batam di pemerintah pusat.
“Harus dipantau terus agar tidak melenceng,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Rudi enggan memberikan keterangan lebih lanjut terkait hasil rapat dengan Menko Perekonomian di Jakarta. Namun, ia menegaskan pemerintah pusat tidak mengabaikan aspirasi daerah.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
