Jakarta, Aktual.com — PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau Askrindo dalam setiap kebagian jatah penyertaan modal negara. Namun untuk 2016 ini, seiring dengan penolakan dari DPR, pihaknya pun termasuk yang tak kebagian PMN itu.
Meski begitu, pihak Askrindo mengaku selalu siap dengan penjaminan kredit usaha rakyat. Namun, akan lebih baik kalau ada PMN.
“Karena saat ini, APBNP-nya sedang dibahas. Jadi, nantinya dapat atau tidak (PMN), kami masih menunggu,” ujar Direktur Utama Askrindo, Antonius Chandra seusai acara FunWalk perseroan, di Jakarta, Minggu (3/4).
Kalau pun nantinya PMN itu dicairkan, kata dia, pihaknya harus tetap menunjukkan kinerja yang kuat. Apalagi saat ini, posisi gearing ratio perseroan di posisi yang masih cukup stabil.
“Jadi bagi kami, perseroan mesti menunjukkan ke semua pemangku kepentingan bahwa kami siap dengan kondisi sekarang, meski PMN-nya belum turun.”
Menurut dia, dengan gearing ratio untuk KUR yang saat ini di kisaran 4,6 persen, maka untuk mencapai posisi 10 persen, tinggal membutuhkan 5,4 persen untuk penjaminan KUR itu.
“Maka dengan yg modal kami yang totalnya Rp8 triliun, maka masih punya masih ruang Rp50 triliun sebagai tambahan penjaminan KUR itu.”
Apalagi, dengan jumlah penyaluran KUR yang di 2016 ini mencapai Rp120 triliun, jika asumsi penjaminannya dibagi dua dengan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau Jamkrindo senilai Rp60 triliun, maka kemampuan Askrindo untuk menahan risiko bisa dilakukan.
“Sekalipun pas-pasan, kami bisa cover Rp50 triliun. Mungkin kalau tahun depan di atas Rp120 triliun, akan mepet sekali (penjaminannya). Tapi kalau tahun ini kami siap dengan volume KUR segitu.”
Askrindo sendiri telah diusulkan pemerintah untuk mendapat PMN senilai Rp500 miliar yang digunakan untuk modal menanggung risiko dari program KUR di tahun 2016 ini.
Sementara kinerja Askrindo sendiri bertumbuh signifikan. Laba setelah pajak pada 2015 mencapai Rp1,002 triliun atau meningkat 66,5 persen dari capaian di 2014 sebesar Rp667 miliar. Tahun ini, Askrindo menargetkan laba setelah pajak sebanyak Rp1,5 triliun.
“Dengan target premi penyaluran KUR sebesar Rp1,1 triliun dan target premi Non KUR sebanyak Rp2,8 triliun. Sehingga totalnya Rp3,9 triliun.”
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
