Jakarta, Aktual.com – Menteri ESDM Sudirman Said dan Jaksa Agung HM Prasetyo dianggap layak untuk di-reshuffle dari kabinet kerja. Pendapat itu disampaikan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, Ahmad Bakir Ihsan.
Menurut dia, Sudirman sudah membuat heboh suhu politik di Indonesia terkait persoalan kontrak PT Freeport Indonesia. Dimana kebijakan yang dikeluarkannya dianggap tidak melawan hukum. “Dalam konteks itu (Sudirman) perlu dievaluasi, karena melampaui dan merusak mekanisme ‘good government’,” kata Ihsan, di Jakarta, Minggu (3/4).
Sedangkan Jaksa Agung Prasetyo, menurut dia kerap melakukan langkah yang menuai konflik. Mulai penanganan perkara kasus Bansos Sumut, hingga deponering yang dikeluarkan untuk eks pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Ihsan menilai kebijakan Prasetyo sangat kental nuansa politis, yang sulit dipisahkan dari latarbelakangnya sebagai politisi Nasdem.
Selain dua nama di atas, Ihsan juga menyebut nama-nama menteri lain dari kalangan non parpol ataupun parpol yang dianggap layak direshuffle. Antara lain Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly yang berasal dari PDI-P dan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi.
“Kalau melihat beberapa kasus yang terjadi di kementerian yang perlu dievaluasi, Menpan RB, Kemenkumham dan Jaksa Agung,” kata Ihsan.
Dibeberkan dia, Menkumham kerap lakukan kebijakan yang jadi sorotan. Terutama dalam penanganan polemik Partai Golkar, Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP). Keputusan Menkumham dianggap membuat persoalan di internal partai-partai itu semakin berlarut.
Sedangkan Yuddy layak dicopot menyusul kasus surat permintaan Yuddy ke Kemenlu agar KJRI Sydney memfasilitasi koleganya Wahyu Dewanto saat pelesiran ke Sydney, Australia. Bocornya surat itu, menurut dia, menciderai etika birokrasi. “Apalagi (dilakukan) kementerian yang bertanggungungjawab atas reformasi birokrasi,” ujar dia.
Meskipun diakuinya memang sulit untuk mencopot menteri yang berlatarbelakang parpol karena faktor koneksitas dan kepentingan politik.
Terakhir, selain Sudirman, menteri dari kalangan non parpol yang menurutnya layak direshuffle adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Alasannya, Rizal dinilai bisa merusak tatanan pemerintahan Jokowi. Yakni dengan seenaknya mengganti nama kementeriannya, menjadi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya.
“Reshuffle seharusnya dilakukan berdasarkan kegagalan kinerja atau penyimpangan wewenang yang merusak mekanisme good and clean government,” kata Ihsan.
Artikel ini ditulis oleh:
