Jakarta, Aktual.com – Ketua Front Pembela Islam, Habib Rizieq Syihab meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, agar dapat memberikan pendidikan politik yang sehat kepada warganya.
“Kita minta kedepan, DPRD jangan berikan pendidikan politik yang buruk pada masyarakat, dimana ada oknum pejabat melanggar konstitusi dan perundang-undangan tetapi masih saja dibiarkan,” kata Rizieq di ruang Komisi A Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (4/4).
“Berikan pendidikan politik yang sehat, baik dan bertanggung jawab, pejabat siapapun, mau muslim atau non muslimah,” ujarnya menambahkan.
Hal itu ia tujukan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), yang ia nilai telah melanggar konstitusi dalam memimpin Jakarta. Dimana Ahok telah merugikan negara sebesar Rp1,8 triliun dalam kasus penyertaan modal dan penyerahan aset Pemprov kepada PT Transjakarta juga pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
“Untuk itu kami tuntut KPK untuk tangkap Ahok bukan karena dia itu China, tapi karena dia koruptor,” tegas Rizieq.
Selain itu, Rizieq menambahkan, Ahok juga dalam tindak tanduknya soal reklamasi, telah melangkahi kewenangan kementerian. Sebab itulah, Rizieq menilai, Ahok pantas untuk diturunkan dari kursi DKI 1.
“Jadi begitu banyak yang dilanggar oleh Ahok, sudah semestinya hak menyampaikan pendapat untuk melengserkan Ahok harus diadakan sebagai lanjutan hak angket,” jelasnya.
Lebih lanjut, Rizieq merasa heran dengan para penegak hukum yang tak juga mengambil sikap tegas untuk menyikapi perilaku Ahok yang demikian, padahal Jakarta sebagai Ibu Kota, adalah indikator bagi daerah-daerah lain.
“Di Garut ada bupati yang tidak beretika bisa dilengserkan. Ini Ahok sudah melanggar konstitusi. Jadi bukan karena dia China, bukan. Tapi karena dia korupsi. Jadi KPK harus tangkap dia,” pungkas Rizieq.
Artikel ini ditulis oleh:
