Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk Reshuffle Datang Parpol Tegang di Jakarta, Sabtu (7/11). Diskusi tersebut membahas isu reshuffle jilid kedua Kabinet Kerja dan kaitannya dengan partai politik. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz/15.

Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengaku bahwa Indonesia dalam kondisi dilematis pasca bocornya sejumlah dokumen financial dari sebuah firma hukum asal Panama.

Pasalnya, kecenderungan pengusaha maupun beberapa politikus dalam negeri lebih senang menyimpan dananya di negara yang bebas pajak.

“Kita memang dilematis kita ingin mereka (Pengusaha) yang mempunyai dana cukup besar disimpan di negara lain seharusnya atas nama kepentingan bangsa, mereka repatriasi dananya dalam negeri. Saya rasa itu salah satu niat baik tax amnesty,” sebut Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (5/4).

Kendati demikian, sambung Fadli, pemerintah tetap harus memikirkan para wajib pajak yang sudah membayar pajak ketika ketentuan pengampunan pajak itu diberlakukan.

“Pemerintah harus memikirkan orang yang sudah membayar pajak dan mereka juga tidak dikriminalisasi jika disetujui. Tapi ini kan juga masih dalam proses soal Tax Amnesty,” papar politikus Gerindra itu.

Disinggung soal penggunaan jasa konsultan keuangan Mossac Fonsesca yang menjadi penyedia layanan perusahaan rahasia di luar negeri (offshore), Fadli mengatakan jika bocornya sejumlah dokumen ‘Panama Papers’ menunjukan adanya kebutuhan tax haven dalam penyimpanan dana.

“Yang jelas adanya Panama Papers itu menunjukkan celah, orang perlu tax haven menyimpan dananya yang mungkin sulit dipertanggungjawabkan kalau politisi,”

“Tapi kalau pengusaha kan unlimited. Pengusaha kan boleh mengambil untung sebesar-besarnya. Politisi bisa saja dana itu yang bukan hasil korupsi, usaha juga. Tapi kan terkait pajak, pertanggungjawaban, semacam itu,” pungkasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang