Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi IV DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Honing Sanny meminta pimpinan DPR menindak lanjuti penolakan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.
Sebab, kata dia, jika DPR membiarkan reklamasi itu terlaksana sama saja para wakil rakyat itu menyaksikan produksi kemiskinan didepan mata. Apalagi, kasus reklamasi sudah memasuki ranah hukum.
“Saya bersama teman-teman komisi IV secara tegas menolak rencana reklamasi 17 pulau itu. Dan Jokowi yang kala itu masih menjadi gubernur DKI Jakarta beliau katakan selama jadi gubernur tidak mungkin ada ijin untuk itu. Namun sekarang ternyata secara terang 17 pulau itu reklamasinya berjalan,” ujar Honing saat memberikan interupsi dalan rapar paripurna DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4).
“Bisa kita pastikan ribuan nelayan kehilangan harapan. Didepan mata kita kemiskinan diproduksi secara massif. Dan diantaranya pulau-pulau tersebut tidak mungkin orang miskin diperbolehkan masuk ke pulau itu,” sambungnya.
Karena itu, Honing mendesak pimpinan DPR agar mewacanakan kembali masalah tersebut. Jika perlu, adanya panitia khusus (pansus) reklamasi teluk Jakarta akan lebih bagus.
“Silahkan tanggung jawab moral dilanjutkan pimpinan DPR agar reklamasi 17 pulau diteluk Jakarta dan Benoa ditindak lanjuti. Sebab kami tegas menolak orbit projek yang mudaratnya lebih banyak dibanding manfaat,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
