Jakarta, Aktual.com — Presiden Panama Juan Carlos Varela mengatakan pemerintah Panama akan membentuk sebuah komisi independen untuk meninjau praktek keuangan negara yang di bangun dari skandal Panama Papers.
Melalui sebuah siaran televisi Varela menjabarkan bahwa komisi akan terdiri dari “para ahli dalam negeri dan internasional” untuk mengevaluasi praktek-praktek negara saat ini dan menghasilkan usulan langkah-langkah memperkuat transparansi sistem keuangan dan hukum.
Seperti yang dilansir dari VOA Jumat (8/4). Varela mengatakan bahwa Panama akan berbagi rekomendasi-rekomendasi dengan negara-negara lain sehingga aksi bersama dapat diambil untuk meningkatkan transparansi keseluruhan sektor ekonomi.
Sementara itu, Prancis telah menambahkan Panama ke “daftar abu-abu” dari pajak dunia dan mendorong Organisasi Internasional untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan.
OECD Sekretaris Jenderal Angel Gurria mengatakan kebocoran Panama Papers telah menunjukkan sektor ekonomi negara mentolerir “budaya kerahasiaan”, hal ini tidak boleh terulang yang memungkinkan klien menyembunyikan uang dari otoritas hukum.
Firma hukum Panama terlibat dalam skandal itu, Mossack Fonseca, mengatakan 11,5 juta dokumen yang bocor dari kantornya minggu ini murni dicuri oleh hacker, tidak dibocorkan oleh orang dalam.
Ramon Fonseca, salah satu pendiri dari perusahaan Mossack Fonseca, mengatakan Selasa bahwa hacking dilakukan dari luar negeri, tapi tidak memcantumkan nama negara.
“Kami punya teori dan mengikuti itu,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
