Jakarta, Aktual.com — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong agar terjadinya pendalaman pasar keuangan sampai ke daerah. Hal ini perlu dilakukan agar memudahkan terjadinya pembiayaan pembangunan nasional.
Akan tetapi, Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK, Muliaman Hadad mengingatkan, langkah untuk pendalaman pasar keuangan ini jangan sampai bernuansa politis. Sebab tanpa embel-embel politis pun, jika mau melakukan pendalaman pasar keuangan masih banyak tantangan.
“Bagi kami, yang terpenting akan membangun mekanisme pengaturan dan pengawasan agar pendalaman tidak menambah peran politis yang tidak perlu, terutama di industri keuangan,” tutur Muliaman di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (8/4).
Pernyataan OJK ini terkait dengan ditandatanganinya nota kesepahaman mengenai koordinasi dalam rangka pembangunan dan pendalaman pasar keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional. Penandatanganan MoU ini antara OJK, Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan.
Menurut Muliaman, jika ada peran politis baru dalam pendalaman pasar keuangan ini dapat menambah risiko baru. Untuk itu, pengaturan pengawasan oleh OJK harus lebih kuat, karena pendalaman keuangan ini jangan sampai memunculkan risiko yang besar.
“Kami harapkan, pendalam keuangan yang terkontrol. Sebab jika pendalaman yang tak terkontrol iru juga bukan tujuan kami,” jelas dia.
Lebih jauh ia menegaskan, dengan adanya kerja sama ini akan menjadi alternatif pembiayaan pendalaman yang menciptakan efisiensi, likuiditas dan alternatif pembiayaan yang lebih banyak.
“Apalagi saat ini, rasio aset keuangan terhadap GDP masih rendah. Makanya room untuk tumbuh dan berkembang itu masih sangat besar,” jelas dia.
Terkait hal itu, OJK juga terus mengupayakan untuk memberi insentif kepada bank-bank yang mau melakukan pendalaman pasar keuangan dengan membuka kantor cabang baru. Salah satunya, dengan memberikan insentif penurunan modal bagi bank yang buka kantor cabang.
“Jadi nanti ada formula diskon terhadap modal intinya diperkecil (untuk buka kantor cabang),” tegas Muliaman.
Menurut Muliaman, OJK masih mengkaji besaran ratio yang lebih rinci lagi. Dengan insentif itu, akan memberi kelonggaran 40-50 persen dari modal pembukaan jaringan kantor baru.
“Artinya, kalau bank itu dapat menurunkan BOPO (biaya operasi terhadap pendapatan operasi) terdan NIM (net interest margin) ke level tertentu dia dapat diskon lebih besar dan begitu seterusnya,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
