Sejumlah kepala daerah menghadiri Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (8/4). Rapat Kerja Pemerintah tersebut dihadiri gubernur, wakil gubernur, bupati atau wali kota dan wakil bupati atau wakil wali kota seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/foc/16.

Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dana APBD dibelanjakan untuk kegiatan produktif sehingga berdampak positif kepada perekonomian daerah.

“Anggaran sudah naik empat kali tapi kapasitas produksi tidak naik, ini karena seperti disampaikan Wapres, dana habis untuk belanja operasional, belanja rutin, belanja barang, habis di situ,” kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/4).

Presiden menyatakan hal itu dalam Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2016 dengan Gubernur Seluruh Indonesia serta Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak.

Presiden meminta agar belanja-belanja operasional seperti dana perjalanan dinas, biaya rapat-rapat dan seminar-seminar dikurangi.

Jokowi juga meminta agar belanja barang yang tidak prioritas agar dihapus saja. Ia juga meminta agar daerah menggunakan produk dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang di daerah.

Ia mencontohkan produk mebel agar menggunakan produk dalam negeri. “Produk produk dalam negeri melimpah malah dari luar negeri, jangan luar negeri, kalau butuh mebel, tanya ke saya, saya tunjukkan produk yang bagus,” katanya.

Ia juga meminta agar barang yang digunakan memakai barang yang standar saja, tidak perlu yang mewah-mewah. “Pakai yang standar saja, wong sama empuknya,” katanya.

Presiden juga meminta agar daerah menunda belanja modal yang tidak perlu seperti kendaraan dinas. “Kalau yang ada masih bagus, kita pakai dulu, jangan mentang-mentang bupati, wali kota baru, terus beli mobil baru,” kata Presiden.

Presiden juga meminta agar pengelolaan anggaran tidak diserahkan kepada bawahan. “Jangan serahkan ke kepala dinas, nanti yang terjadi rutinitas, jangan money follow function, tapi harus money follow program,” katanya.

Ia mencontohkan jika nilai APBD Rp200 miliar, maka alokasi untuk kegiatan prioritas sebesar Rp150 miliar agar hasilnya kelihatan.

“Kalau diecer-ecer nanti gak kelihatan hasilnya, sekarang money follow program,” katanya.

Sebelumnya di tempat yang sama Wapres M Jusuf Kalla menyebutkan nilai APBN dan APBD terus meningkat namun pertumbuhan ekonomi tidak sesuai harapan.

“Artinya dana dibelanjakan tidak untuk mendorong PE tetapi lebih untuk belanja operasional,” katanya.

Dalam kesempatan itu JK menceritakan pengalamannya mengunjungi daerah kabupaten terpencil.

“Yang ada di situ mebel mewah buatan Italia, juga mobil mewah, jadi belanja mereka lebih banyak ke operasional bukan untuk dorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi,” kata Jusuf Kalla.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan