Jakarta, Aktual.com – Ketua Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Chalid Muhammad, meminta agar Presiden Joko Widodo turun tangan mengatasi polemik reklamasi teluk Jakarta.
Ia juga meminta Jokowi mengambil alih kawasan utara Jakarta yang tengah di reklamasi sebagai kewenangan pusat. Sebab, kewenangan tersebut kini menjadi alat praktek korupsi pemerintah daerah DKI Jakarta.
“Presiden ambil alih kawasan strategis, sehingga tak ada praktek korupsi,” ujar Chalid di Jakarta, Sabtu (9/4).
Ia pun menyebut pelaksanaan reklamasi 17 pulau itu cacat hukum, moral, dan sosial. Oleh karena itu, kata dia, tidak ada pilihan lagi kecuali kegiatan reklamasi harus dihentikan.
“Karena 20 ribu nelayan yang akan teralienasi dan warga Jakarta tidak bisa menikmati pantai secara gratis. Cacat moral karena sudah koruptif,” cetus Chalid.
Artikel ini ditulis oleh:
