Jakarta, Aktual.com — Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan M Taufik, selaku Wakil Ketua DPRD, seakan tak mau tertimpa ‘bola panas’ pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khususnya tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura.
Usai diperiksa KPK, Prasetio mengatakan bahwa sehubungan dengan rapat konsolidasi naskah akhir Raperda Tata Ruang dengan Pemerintah Provinsi DKI itu adalah kewenangan Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD setempat.
“Oh nggak tahu, itu kan urusan Balegda ya, karena itu bukan tupoksi saya,” jelas Prasetio usai diperiksa penyidik KPK, Jakarta, Senin (11/4).
Menariknya, ketika dikonfirmasi hal itu ke Taufik, selaku Ketua Balegda DPRD DKI, justru dia mengaku tidak tahu. Bahkan, dia mengatakan harusnya rapat konsolidasi terakhir itu digelar di gedung DPRD.
“Kalau rapat Baleg harus di dewan. Tidak tahu (kenapa terjadi di kantor Bappeda DKI),” terang politikus Gerindra itu.
Taufik pun kembali berkilah ketika coba dikonfirmasi ihwal pernyataan Prasetio yang menyebut bahwa dia-lah yang mengutus Sekwan untuk menghadiri pertemuan.
“Kita tidak tahu itu (Prasetio yang utus Sekwan),” ujar Taufik.
Terkait rapat konsolidasi terakhir antara DPRD dan Pemprov DKI tentang Raperda Tata Ruang Kawasan Strategi Pantura itu, memang menjadi misteri. Pasalnya, rapat tersebut seharusnya digelar di gedung DPRD DKI, yang pastinya dihadir oleh pihak DPRD dan Pemprov DKI.
Tapi rapat malah dilangsungkan di kantor Bappeda DKI. Dan DPRD hanya mengutus Sekretaris Dewan M Yuliadi. Sedangkan Pemprov komplit dengan jajarannya yang memang memiliki kewenangan membahas Raperda Tata Ruang itu.
Hal janggal lainnya adalah rapat tersebut bisa menghasilkan keputusan, padahal tidak ada pihak DPRD yang bisa mengambil sikap. Kesepakatannya, dari 13 Pasal yang tertuang dalam Raperda Tata Ruang itu, dimana 11 Pasal diantaranya disepakati oleh Pemprov DKI dan DPRD.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
