Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Misbakhun menyebutkan, adanya nama-nama pejabat di Dokumen Panama (Panama Papers) sangat memungkinkan, terutama Menteri BUMN, Rini Soemarno, karena dia itu dulunya seorang pengusaha.
Namun, untuk menulusuri nama-nama pejabat yang ada di daftar Panama Papers itu, kata Misbakhun, perlu hati-hati jangan didasari dendam sebab saat ini menjadi seorang pejabat negara.
“Rini Soemarno (Menteri BUMN) dan banyak pejabat lainnya itu adalah pengusaha. Jadi sangat mungkin ada di daftar Panama Papers,” tandas Misbakhun di Jakarta, Rabu (13/4).
Menurutnya, dalam menelusuri orang-orang tersebut harus dilihat dia melanggar aturan atau tidak. Jadi dalam konteks penghindaran pajak (tax avoidance) dan pencucian uang (money laundry) harus tegas aturan yang dilanggarnya.
Sebagai pengusaha, kata dia, Rini tentu melakukan perencanaan pajak yang menguntungkannya. Sehingga mereka mencari negara surga pajak atau suaka pajak (tax havens).
Makanya, lanjut dia, Panama papers ini sebuah konsekuansi dari sistem perpajakan yang menerapkan tarif tinggi, dengan begitu para pemilik modal menghindari tarif pajak yang tinggi.
Meski begitu, secara etis nama-nama yang ada di Panama Papers itu sangat tidak pantas, apalagi itu seorang pejabat negara, setingkat menteri.
“Kalau bicara secara etis atau etika memang sangat tidak bagus. Karena mereka sengaja untuk memindahkan dananya ke luar negeri, entah apa tujuannya. Inilah yang tentu menjadi problem,” kata dia.
Pasalnya, tanpa menuduh tujuannya untuk menghindari pajak atau pencucian uang, dengan memboyong uang ke luar negeri, apalagi jumlahnya banyak, akan memengaruhi likuiditas sistem keuangan nasional.
Untuk itu, dia memang meminta pemerintah untuk mengusutnya. Apakah nama-nama yang ada di Panama Papers itu, termasuk Rini Soemarno melakukan pelanggaran hukum atau tidak.
“Jadi harus dicari apa indikasi kejahatannya? Harus dicari akar masalahnya. Tapi ingat, jangan karena sekarang jadi public figure atau pejabat negara, semua transaksi masa lalunya di permasalahkan,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
