Jakarta, Aktual.com — Politisi PDIP yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Maruarar Sirait enggan berkomentar soal nama Menteri BUMN Rini Soemarno di dalam Panama Papers.
“Saya tidak mau berkomentar soal itu (Rini di Panama Papers),” ujar Ara, sapaan akrabnya, seusai diskusi Tax Amnesty di Jakarta, Rabu (13/4).
Menurutnya, soal Panama Papers ini banyak pihak, baik perorangan maupun badan membentuk special purpose vehicle (SPV). “SPV ini memang biasa. Yang tidak biasa, jika tidak dilaporkan dan tidak bayar pajak,” cetus Ara.
Apakah Rini selama itutidak bayar pajak karena ada namanya di Panama Papers? Ara enggan membicarakannya.
Nama Rini adalah nama yang menjadi sorotan publik mengingat saat ini dia sebagai Menteri BUMN. Selain Rini ada sosok Ketua BPK Harry Azhar Azis yang memiliki perusahaan offshore di Panama, yaitu Sheng Yue International Limited.
Ara sendiri lebih tertarik menjelaskan soal RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dibanding nama Rini di Panama Papers.
“Sekarang saya mendukung Tax Amnesty, tapi yang penting harus berkeadilan,” tegas dia.
Yang dimaksud Ara adalah, pemerintah jangan hanya memberikan pengampunan pajak kepada para pengusaha yang selama ini sudah mengemplang pajak, namun juga harus memberikan keadilan kepada mereka yang selama ini sudah jujur dalam membayar pajak.
“Yang jujur itu harus diberi insentif. Apa itu? Nanti pemerintah harus merumuskannya. Termasuk kepada pengusaha yang ikut amnesty tapi kemudian ketahuan berbohong harus kena sanksi tegas,” papar dia.
Makanya dalam konteks ini, kata Ara, tax amnesty itu harus diberikan sekali saja. Tidak boleh berulang-ulang.
“Cukup sekali ini saja ada tax amnesty, ada pengampunan pajak. Saat ini saja. Nantinya, tidak ada lagi. Karena kalau berulang-ulang, negara tidak memiliki wibawa sama sekali,” jelas Ara.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
