Jakarta, Aktual.com – Gagal raih dukungan dari Kapolda Metro Inspektur Jenderal Moechgiyarto untuk hapus ‘three in one’, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mulai berulah.
Dengan membanding-bandingkan Kapolda anyar itu dengan pejabat sebelumnya, Komjen Tito Karnavian. Sesumbar Ahok, Tito dan dirinya punya kemiripan, yakni karakter ‘orang lapangan’ yang doyan main ‘hajar dulu’ dalam melakukan tindakan.
Sedangkan Moechgiyarto, digambarkan Ahok sebagai sosok berlatar belakang hukum. Sehingga diyakininya terbiasa lakukan kajian mendalam dulu yang memakan waktu untuk ambil suatu keputusan. “Kalau Pak Tito dan saya orang lapangan, jadi hajar dulu bro. Kalau orang hukum dia (kapolda Moechgiyarto) tidak bisa. Jadi mesti analisa,” ujar Ahok, di Balai Kota, Kamis (14/4).
Meski sudah berani menganalisa asal seperti itu, Ahok sendiri malah mengaku belum pernah sekalipun bertemu dengan Moechgiyarto. Padahal sang Kapolda anyar ini sudah hampir sebulan berkantor di Komdak. “Saya belum pernah ketemu beliau,” ucap dia.
Salah Satu Perwira Intelektual terbaik Polri
Rekam jejak Moechgiyarto sendiri memang menunjukkan kualitas bukan sembarang perwira asal ‘hajar’ seperti yang dibanding-bandingkan Ahok dengan Tito.
Bagaimana tidak, Moechgiyarto tercatat sebagai salah satu perwira intelektual terbaik dan brilian yang dimiliki Polri. Sebut saja, Moechgiyarto merupakan lulusan terbaik Akpol 1986 meraih penghargaan Adhi Makayasa. Sebuah penghargaan yang memang tidak sembarang orang asal ‘hajar’ bisa meraihnya.
Dari informasi yang dihimpun, pria kelahiran Padang 25 Mei 1962 yang mengawali jabatan sebagai Wakapolsekta Klojen di tahun 1986 ini juga disebut selalu menorehkan peringkat satu tiap jalani pendidikan di karir sebagai polisi. Seperti saat sekolah PTIK, SESPIM, SESPATI. Dia juga pernah menjadi Kapolda NTB dan Jawa Barat. Jelas terbilang sudah banyak makan ‘asam garam’ alias teruji sebelum akhirnya jadi Kapolda Metro Jaya.
Silang Pendapat Ahok dan Polda Metro di Three In One
Ahok sendiri pernah beralasan ngotot hapus three in one karena alasan atasi masalah eksploitasi anak yang dipakai joki. Segala soal obat-obatan yang dipakai ke si anak joki diumbar Ahok demi dukung keinginannya hapus three in one. Kata dia, kebijakan itu juga tidak berpengaruh menekan angka kemacetan di jalan protokol.
Tapi selain alasan yang tidak kuat di atas, ada alasan lain Ahok dengan menghapus three in one. Yakni demi menerapkan program electronic road pricing (ERP) alias jalan berbayar tiru-tiru Singapura. Rencana yang ikut melahirkan kebijakan pelarangan motor masuk jalan protokol yang hasilnya juga belum ketahuan untuk kurangi kemacetan atau angka kecelakaan seperti sesumbar Ahok dulu.
Sedangkan pihak Polda Metro punya alasan kuat dengan menolak penghapusan three in one yang sudah diberlakukan sejak 2003 di Ibu Kota DKI. Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengatakan penghapusan tanpa diikuti solusi, berarti memperparah kemacetan di jalan protokol.
“Kebijakan pembatasan kendaraan penting, aturan 3 in 1 masih diperlukan kalau belum ada alternatif,” kata Budiyanto, akhir Maret lalu.
Meski kemacetan masih terjadi walau three in one sudah diberlakukan, namun menurut Budiyanto, setidaknya sudah berhasil menahan jumlah kendaraan yang beredar di jam sibuk. “Sejauh ini three in one bisa mengurangi kemacetan hingga 30 persen,” kata dia.
Menanggapi keinginan Ahok terapkan ERP, Budiyanto anggap itu baik. Tapi, juga bukan perkara gampang diberlakukan tanpa sederet persiapan agar program berjalan tanpa mengalami kendala. Masalahnya, untuk bangun ERP banyak yang harus dipersiapkan. Di antaranya, sumber daya manusia, sarana prasarana, payung hukum dan database.
Tapi apa lalu tanggapan Ahok dengan sikap Polda metro yang tetap ‘keukeuh’ tidak setuju three in one dihapus? Begini kata dia: “Kalau polisi ngotot nggak berani ya kita nggak berani lawan. Kita bagaimana mau lawan kalau polisi nggak mau bantu?”
Lagi-lagi dia membawa-bawa soal adanya anak yang dikasih obat penenang untuk jadi joki. Sehingga seakan penghapusan three in one adalah bentuk perhatian Ahok memberantas eksploitasi anak.
“Sekarang kami lagi mita kajian lagi, bukan saya yang kaji loh mesti ahli transportasi, ahli sosial, berapa banyak anak-anak kerja dikasih obat penenang. Pak Kapolda orang hukum dan semua kajian harus dipelajari,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
