Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan memberikan pengarahan dalam peluncuran Indeks Persepsi Publik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (TPPU/PT) di Jakarta, Jumat (27/11). Indeks tersebut dipakai sebagai tolak ukur pemerintah dalam menilai para pemangku kepentingan untuk mencegah dan memberantas TPPU/PT. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/15.

Jakarta, Aktual.com — Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan Presiden Joko Widodo meminta untuk menjajaki pengamanan atau patroli bersama di daerah rute dagang di laut dengan Malaysia dan Filipina.

“Presiden baru saja minta untuk dijajaki dengan Malaysia-Filipina untuk pengamanan bersama,” katanya setelah mengantar keberangkatan Presiden ke Eropa di Bandara Internasional Halim Perdana Kususma, Jakarta, Minggu (17/4).

Luhut juga mengatakan militer Indonesia belum bisa masuk karena kontitusi Filipina harus minta persetujuan parlemen jika tentara asing masuk.

“Konstitusi Filipina tidak memungkinkan untuk itu (operasi gabungan militer), harus ada izin parlemen,” jelasnya.

Luhut mengungkapkan bahwa saat ini pihak perusahaan tempat kerja WNI yang diculik kelompok bersenjata di Filipina berangkat ke lokasi untuk melakukan negosiasi.

Luhut memperkirakan penculikan 14 WNI di Filipina seperti kasus di Somalia yang tidak ada aspek politik.

“Kita sedang identifikasi kelompok-kelompoknya, tapi (perkiraan) sementara kok aspek ekonominya yang menonjol di situ,” katanya.

Menko Polhukam menyatakan pihaknya belum yakin betul apakah ini murni kelompok Abu Sayyaf atau sempalan-sempalannya.

Luhut juga mengungkapkan telah melaporkan ke Presiden terkait tambahan empat WNI yang diculik.

“Ia betul, tadi sudah lapor presiden, sekarang kita lagi monitor semua dengan cermat,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Arbie Marwan