Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo diminta memanfatkan lawatannya ke Eropa untuk kampanye menolak kerahasiaan atau kebijakan pemberlakuan tax heaven (negara yang melindungi penghindaran pajak). Permintaan disampaikan Perkumpulan Prakarsa.
Menurut Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, Presiden Jokowi perlu lakukan itu sebagai tanggapan kongkrit atas skandal Panama Papers. Yang diduga melibatkan pejabat pemerintah, pengusaha dan korporasi dari berbagai negara di dunia.
Dimana ada yang diduga lakukan dugaan praktik penghindaran pajak, korupsi, pencucian uang, hingga pembiayaan terorisme melalui negara yang menerapkan kebijakan tax haven.
“Panama Papers menjadi momentum bagi publik global untuk mendesak negara-negara tax haven agar mengakhiri rezim kerahasiaan. Kunjungan ini merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk membahas kembali kerjasama perpajakan internasional,” tutur Maftuchan dalam rilisnya kepada Aktual.com, Senin (18/4).
Pasalnya, kata dia, keempat negara yang jadi tujuan kunjungan Jokowi, yakni Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda merupakan negara anggota G20. Presiden mesti gunakan kunjungan ini untuk pertemuan pendahuluan, sebelum pertemuan puncak September mendatang.
Menurut dia, presiden perlu mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi. Baik sanksi ekonomi maupun politik bagi negara-negara yang memberlakukan tax heaven.
“Ini untuk memastikan pertukaran informasi melalui Automatic Exchange of Information (AEoI) dapat dilakukan secara efektif,” ucap Maftuchan.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
