Apa yang disebut skandal “Panama Papers” mengingatkan kita bahwa menyembunyikan kekayaan dan menghindari pembayaran pajak adalah sesuatu yang tidak biasa atau – dalam banyak kasus hal ini termasuk tindakan ilegal. Tapi sesuatu telah terjadi, kebocoran yang memalukan memperlihatkan sesuatu yang lain: kepercayaan publik dilanggar ketika perusahaan, orang kaya dan kuat dapat menyembunyikan uang mereka tanpa melanggar hukum. Jika pelanggaran ini dibiarkan tidak terselesaikan, orang-orang yang tidak cukup kaya untuk menyembunyikan uang mereka akan kurang bersedia untuk membayar dan memberikan kontribusi pada peraturan/kontrak sosial di mana pajak dipertukarkan untuk layanan berkualitas.
Sebagai Menteri Keuangan di negara asal saya yakni dari Indonesia, saya melihat langsung bagaimana sistem pajak yang lemah mengikis kepercayaan publik dan diaktifkan oleh kroni kapitalisme. Pasar bayangan muncul untuk bahan bakar yang disubsidi, hubungan keluarga sangat dijamin pekerjaannya, penghindaran pajak antara kaum elit adalah umum dan negara tidak bisa memobilisasi sumber daya yang kita butuhkan untuk membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan memerangi kemiskinan.
Memperkenalkan konsep transparansi dan akuntabilitas dalam sistem yang rusak sangat sulit dan datang dengan politik berlawanan dan banyak rintangan. Kami bekerja pada perbaikan teknis yang mungkin tampak dasar tapi tidak kemudian ada, termasuk audit yang lebih baik, pengendalian internal kuat, dan sistem komputer baru untuk meminimalkan interaksi pribadi dan kesempatan untuk menerima suap. Kami juga menciptakan insentif bagi pegawai negeri sipil, meningkatkan semangat mereka, dan dikenakan disiplin.
Indonesia adalah salah satu contoh bagaimana sebuah kontrak sosial yang rusak yang membuat terhambatnya pembangunan. Bahkan, memobilisasi sumber daya untuk layanan dan pengembangan merupakan tantangan global di mana banyak negara yang kurang dari keduanya baik basis pajak yang kuat dan kemampuan untuk membuat kesatuan. Lima puluh persen dari negara-negara berkembang meningkatkan kurang dari 15% dari produk domestik bruto mereka di pajak, dan banyak dari mereka sangat tergantung pada sumber daya alam. Sebaliknya, rata-rata OECD adalah sekitar 34%.
Lima tahun setelah memulai reformasi kami, jumlah wajib pajak di Indonesia dari 4,35 juta menjadi hampir 16 juta. Penerimaan pajak tumbuh sekitar 20% setiap tahun. Dengan pendapatan ini, kami menunjang anggaran kami, penurunan utang kami, dan peningkatan kapasitas Indonesia untuk menyediakan layanan penting seperti jalan, air bersih, dan perawatan kesehatan. Sebuah ekonomi yang kuat membantu, tapi kami juga membangun kepercayaan sektor swasta yang diperlukan untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja.
Dampak dari Panama Papers dapat menginspirasi sistem pajak internasional yang lebih kuat dan lebih adil berdasarkan sistem suara pajak, lembaga yang baik, dan integritas. Ada upaya mendorong perbaikan sistem pajak internasional oleh G-20 dan forum internasional lainnya untuk membuat reformasi pajak yang solid dan mempromosikan kerja sama internasional yang mengikat. Sekarang mungkin saat yang tepat untuk mengubah kata-kata menjadi tindakan.
Untuk memenuhi tujuan global yakni menghapuskan kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran bersama, kita perlu membantu negara-negara untuk mengatasi tantangan yang luar biasa dalam kebijakan pajak dan administrasi. Klien kami bergulat dengan berbagai masalah: dalam bisnis, baik asing dan domestik, yang tidak mematuhi peraturan pajak, sejumlah besar bisnis usaha informal yang tidak tercatat, pendapatan administrasi yang lemah, tata pemerintahan yang buruk, dan ketidakpercayaan publik.
Bank Dunia mendukung reformasi saya memimpin di Indonesia, dan lembaga ini meningkatkan kapasitas untuk melakukan lebih. Tim Pajak global baru-baru ini dibentuk dengan mengumpulkan wawasan ke dalam masalah-masalah spesifik untuk menangani klien kami dan bekerja dengan mereka untuk menemukan solusi. Kami mendengar bahwa mereka ingin bantuan dengan masalah pajak internasional, seperti “transfer pricing” sebuah praktek yang perusahaan-perusahaan internasional dapat gunakan untuk menggeser keuntungan antara anak perusahaan dan meminimalkan beban pajak mereka. Mereka juga mencari bantuan dengan kebijakan pajak, termasuk pajak nilai tambah, dan isu-isu yang berkaitan dengan transparansi, termasuk pengumpulan data pajak, dan pengungkapan pendapatan sumber daya alam. Tim kami sudah bekerja sama dengan pemerintah Pakistan, Kolombia, dan beberapa negara di Eropa Timur untuk melakukan perbaikan.
Kami akan memberikan temuan kami dalam inisiatif bersama dengan IMF, OECD, PBB dan lain-lain. Inisiatif ini dirancang untuk membantu negara-negara memperkuat sistem pajak mereka, mengkoordinasikan bantuan yang berhubungan dengan pajak global, dan memastikan bahwa kepentingan negara-negara berkembang didengar dalam dialog internasional yang tumbuh di reformasi pajak.
Sebagai mantan menteri keuangan, saya tahu betul bahwa kepercayaan adalah bagian penting dari persamaan. Tidak ada yang suka untuk membayar pajak dan yang tumbuh hanyalah keenngganan jika orang merasa kontribusi mereka yang terbuang atau dicuri. Reformasi pajak adalah bagian penting dari membangun masyarakat yang adil di mana para elit mengikuti aturan. Mereka dapat mendukung pemerintah untuk ketepatan yang sesuai, melindungi masyarakat miskin dan rentan serta memerangi korupsi.
Kita mungkin tidak membuat orang dan perusahaan menikmati membayar pajak, tetapi kita harus menciptakan sistem yang membuatnya jauh lebih sulit untuk menyembunyikan kekayaan dan menghindari membayar iuran mereka. Ini adalah bagian penting dari perjuangan melawan kemiskinan.
Oleh: Sri Mulyani Indrawati (Mantan Menteri Keuangan RI), saat ini menjabat Managing Director Chief Operating Officer World Bank
*Diterjemahkan dari www.worldbank.org
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
