Jakarta, Aktual.com — Ketua Setara Institute Hendardi menilai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Panjaitan terlalu progresif dalam mengeluarkan pernyataan, sehingga kerap mendahului Presiden Joko Widodo.
“Bukan hanya matahari kembar, tetapi banyak matahari dalam pemerintahan. Tidak salah kalau ada yang menganggap kabinet saat ini multipilot,” kata Hendardi, Jumat (22/4).
Situasi seperti itu perlu menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam merombak kabinet untuk memaksimalkan sinergi dan koordinasi di kabinet.
Pernyataan Menkopolkam yang Hendardi nilai terlalu progresif adalah tentang permintaan agar pemerintah meminta maaf kepada para korban konflik 1965.
“Menkopolhukam menyatakan pemerintah tidak akan pernah meminta maaf kepada korban 1965. Padahal, di London, Presiden mengatakan belum memutuskan apapun,” tuturnya.
Hendardi juga mengkritisi pernyataan Menkopolkam tentang keputusan Presiden Jokowi membentuk pusat krisis untuk kasus penyanderaan 10 warga negara Indonesia di Filipina.
“Tanpa sadar, dalam pernyataannya Menkopolkam menganggap keputusan Presiden terkait pusat krisis itu sebagai sebuah kekeliruan karena menimbulkan kegaduhan.”
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
