Surabaya, Aktual.com — Eksekutif dan Legislatif di provinsi Jawa Timur menjadi peringkat pertama yang kerap kali mengajukan kunjungan kerja (Kunker) ke luar negeri dibandingkan wilayah lain di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo melalui Direktorat Otonomi Daerah kemarin. Kendati pun tak menyebutkan berapa jumlah pengajuan, namun menurut LSM Masyarakat Anti Korupsi Jatim, (MAKI), paling banyak Kunker adalah anggota DPRD Jawa Timur.
“Yang paling banyak adalah pengajuan dari DPRD Jatim. Dalam setahun terakhir, ada 14 pengajuan Kunker luar negeri dari berbagai Komisi secara bergantian. Tiga di antaranya ditolak,” kata ketua MAKI, Heru Satrio, Minggu (24/04).
Ironisnya, lanjut Heru, Kunker yang diperkirakan menghabiskan dana 25 sampai 30 juta per orang tersebut, selama ini tidak ada manfaatnya, terutama untuk kepentingan masyarakat.
“Makanya seharusnya itu diaudit. Jangan diaudit laporan dananya saja. Tapi pertanggungjawaban manfaatnya itu juga harus dipertimbangkan. Saya yakin, itu hanya ‘plesir’ berkedok Kunker,” beber Heru.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi E yang baru saja melakuka Kunker ke Amerika Serikat, Suli Daim, saat dikonfirmasi Aktual.com, mengatakan, bahwa Kunker ke luar negeri merupakan sebagai perbandingan regulasi yang akan dibuat.
Tentunya, kata Suli, hal tersebut harus melakukan kunjungan langsung, karena tidak mungkin melakukan studi banding hanya dengan komunikasi saja.
“Kunker ke luar negeri, memang bukan kewajiban. Tetapi, yang perlu digaris bawahi adalah tidak hanya Legislatif, tetapi Eksekutif juga melakukan hal yang sama. Sehingga perlu ada keseimbangan antara Eksekutif dan Legislatif sebagai wakil rakyat,” katanya lagi.
Hasil kunker memang tidak bisa diterapkan semua di Tanah Air khusunya Jatim, karena ada perbedaan Kultur. Tetapi ada poin-poin tersendiri yang menjadi masukan seperti ketenagakerjaan dan hak-hak buruh bisa diterapkan.
Artikel ini ditulis oleh:
