Jakarta, Aktual.com — Pembangunan berkelanjutan di sektor pangan dan sektor pertanian ke depannya akan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.
Untuk itu, pemerintah Indonesia tidak hanya diminta untuk mengoptimalkan hasil pertanian, tapi juga para petani yang merupakan pelaku di sektor pertanian harus diutamakan kesejahteraannya.
Menurut Chief Executive Global Initiatives, Tony Gourlay, ke depan ada enam komoditas pangan utama yang akan memberikan kontribusi terbesar bagi ekonomi Indonesia. Untuk itu, pemerintah diminta untuk optimalkan produksi komoditas tersebut.
“Enam komoditas itu adalah, kelapa sawit, gula, kopi, jagung, beras dan olahan susu. Namun yang perlu diingat adalah, produksi harus mengedepankan peningkatan kesejahteraan petani dan ramah lingungan,” tandas Tony dalam diskusi Responsible Business Forum on Food and Agriculture di Jakarta, Selasa (26/7).
Karena menurut dia, dengan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan juga ditopang dengan kesejahteraan petani, akan mendorong kedaulatan pangan nasional.
“Itu yang akan menjadi kunci sukses sustainable economy ASEAN, termasuk di Indonesia ini,” imbuh dia.
Namun demikian, Tony juga mengingatkan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan dalam jangka panjang tersebut, selain faktor-faktor tersebut, juga harus harus dibarengi dengan sejumlah inisiatif peningkatan produksi yang ramah lingkungan.
“Karena bagaimana pun juga, dalam menggenjot sektor pertanian harus juga menjamin pembangunan berkelanjutan untuk generasi masa depan,” pinta dia.
Di tempat yang sama, Director Sustainability Services Accenture, Malvika Jain Bambawale menyebutkan, pembangunan ekonomi berkelanjutan harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah yang berupaya melindungi sumber daya hutan dan menjaga luasan area pertanian.
Karena, imbuh Malvika, keseimbangan produksi akan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi berkesinambungan di sebuah negara, jika kebijakan jangka panjang dari pemerintah tersebut mengutamakan kelestarian lingkungan.
“Indonesia sebagai negara agraria dan luas area hutannya harus dapat menciptakan hal itu,” pungkas Malvika.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
