Jakarta, Aktual.com — Dipicu anjloknya harga minyak dunia, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), I Gusti Nyoman Wiratmadja mencatat bahwa saat ini telah terjadi penurunan pengajuan kesepakatan pra kontrak pada sektor migas.
“Pemerintah khawatir jika persoalan ini tidak segera ditanggapi maka dalam jangka waktu yang panjang Indonesia akan mengalami krisis migas lantaran tidak menemukan cadangan baru,” kata Wiratmaja di kantornya kawasan Kuningan Jakarta, Selasa (26/4).
Bukan hanya itu, banyak perusahaan yang telah terjalin kesepakatan kontrak eksplorasi melakukan penundaan operasi sebagai langkah efisiensi biaya yang tidak ekonomis.
Para Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) mengajukan insentif penghapusan pajak eksplorasi dan perpanjangan waktu kontrak untuk menutupi waktu yang telah hilang dalam penundaan operasi.
“Untuk masa kontrak tahun 2016 paling banyak yang minta tambahan waktu. Karena pendapatan turun maka banyak untuk meminta tambahan waktu eksplorasi,” tegasnya.
Dia melanjutkan bahwa dari pihaknya tengah mempertimbangkan dan memgkaji atas berbagai usulan tersebut. Kemudian dia juga perlu koordinasi dengan kementerian terkait.
“Misalnya pajak impor barang, PPN, dan sebagainya. Selama ini baru PBB. Tapi ini harus dibahas sampai level Presiden, nanti Kementerian ESDM juga akan bersinergi dengan Kementerian Keuangan untuk membahas mengenai insentif eksplorasi ini,” tandas Wiratmaja.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Arbie Marwan
