Jakarta, Aktual.com — Direktur Aswaja Center PWNU Jawa Timur KH Abdurrahman Navis meminta PBNU mengembangkan sistem yang bisa menghubungkan NU dengan semua politisi, eksekutif, profesional, dan kelompok lainnya secara elegan, sehingga tidak terkesan menjadi “badan otonom” partai politik.
“Jangan menjadi ‘banom’ parpol,” katanya dalam diskusi di Gedung PWNU Jatim, Surabaya, Selasa (26/4).
Ia menjelaskan PWNU Jatim pernah membentuk “Komisi Maslahah Ammah” (KMA) sebagai “sistem” untuk berhubungan dengan parpol.
“Namun, Komisi Maslahah Ammah itu masih dibentuk hanya dalam kaitan dengan Pilkada semata, lalu berhenti setelah pilkada usai,” kata ulama yang juga Wakil Ketua PWNU Jatim itu tanpa mau merinci istilah ‘banom parpol’ yang dimaksud.
Pandangan itu didukung Pemimpin Umum Majalah AULA Arif Affandi. “Saya setuju, komisi itu (KMA) dikembangkan untuk menjaga hubungan NU dengan politisi NU di DPR, NU dengan eksekutif, NU dengan profesional, dan sebagainya,” katanya.
Sementara itu, Mantan Wakil Wali Kota Surabaya, Arif Affandi menilai KMA dapat menjadi sistem yang baik untuk NU guna bisa “menyapa” politisi, eksekutif, profesional, dan pihak luar tanpa harus memosisikan NU untuk “bersentuhan” langsung dengan politik praktis.
“Sistem itu yang harus diciptakan NU dan saya yakin akan bermanfaat untuk NU, karena NU selama ini memang mudah diterima oleh pihak luar, namun sistem untuk mendekatkan NU dengan semua pihak luar itu belum ada,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Nebby
