Jakarta, Aktual.com — Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyarankan Menteri PPN/Bappenas Sofyan Djalil agar bisa meringkas perencanaan pembangunan berdasarkan amanat UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi 2 hal, yaitu perencanaan teknokratis dan perencanaan politis.
Sebab selama ini, skema perencanaan politis Bappenas belum maksimal, salah satunya pelaksanaan Musrenbang yang belum mampu membaca aspirasi masyarakat secara optimal.
“Rakyat butuh hasil nyata, bukan sebatas teori. APBN 2.000 Trilyun tidak ngefek alias tidak nendang. Miris,” ujar Heri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/4).
Heri menilai perencanaan pembangunan era pemerintahan Jokowi tak sejalan dengan kenyataan di lapangan.
“Buktinya pemerintahan Jokowi lagi pusing tujuh keliling. APBN 2016 kekurangan pemasukan sebesar Rp300 Triliun. Kementerian sudah diminta untuk penghematan. Wajar jika belanja pusat harus dikurangi,” ungkap dia.
Heri pun merasa aneh dengan daerah-daerah yang juga sudah dikirimi surat oleh Kemenkeu untuk pemotongan DAK secara rata sebesar lebih kurang 10 persen. Seharusnya dengan prinsip money follow program dapat dilakukan pengujian pada setiap program atau kegiatan, mana yang menjadi alokasi pada prioritas.
“Ini adalah bukti bahwa dalam segi perencanaan, pemerintahan Jokowi tidak cermat. Nafsu besar, tenaga kurang,” sindir anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR ini.
Masih soal DAK, menurut Heri, antara janji dengan realisasi pemerintahan Jokowi tidak selaras. Karenanya, hal itu patut dipertanyakan terutama tentang inkonsistensi komitmen antara dokumen perencanaan dan implementasi keuangan di lapangan yang tak berjalan dengan baik.
“Buktinya, Katanya DAK diprioritaskan untuk membantu daerah dalam pemenuhan pelayanan publik dan mendukung pencapaian prioritas nasional, nyatanya dipotong. Bagaimana dengan perencanaan yang dilakukan. Terlihat secara nyata antar kementerian jalan sendiri-sendiri,” cetus dia.
Menurut Heri, semestinya adanya sinergi antara Kementerian Keuangan dan PPN/Bappenas. Disamping dukungan politis dan penguatan kepada kementerian PPN/Bappenas agar perencanaan dapat sejalan dengan pembiayaan.
“Karena anggaran negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
