Jakarta, Aktual.com — Pengurus Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Apung Widadi menyebut, dengan sudah dibentuknya Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty, bisa disebut pemerintah dan DPR tengah mengebut pembahasan ini.
Namun dengan kondisi itu, membuktikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menutup mata dan telinga terhadap respon publik yang banyak menolak RUU ini.
“Pemerintah dan DPR malah mengenut pembahasan RUU ini. Mereka tidak memperhatikan pro kontra dari masyarakat. Ini sangat disayangkan,” ujar Apung kepada Aktual.com, di kantornya, Jakarta, Jumat (29/4).
Menurut Apung, Presiden Jokowi harus bertanggung jawab dengan segala konsekuensinya karena memperjuangkan RUU ini. Bahkan Ketua DPR sendiri saat ini sudah mendukung RUU ini.
“Dipastikan proses legalisasi dan karpet merah terhadap para pengemplang pajak ini sudah di depan mata. Sangat kami sayangkan,” keluh dia lagi.
Apalagi memang, dari draft yang ada pun, para pengemplang pajak yang ikut Tax Amnesty pun dikenai tarif sangat rendah, sebesar 2 persen, 3 persen, dan 5 persen.
“Tarif itu sangat kecil. Sehingga jika dihitung-hitung dari dana repatriasi yang katanya banyak itu, yang akan masuk ke kas negara sebagai pajak itu sekitar Rp60 triliun. Angka itu sangat kecil,” tandasnya.
Bahkan jika pemerintah ngotot dengan tax amnesty ini akan bisa menutup defisit di APBN, perlu juga dipertanyakan. Pasalnya, dengan dana Rp60 triliun mana mungkin bisa menutup defisit yang diprediksi mencapai Rp273 triliun itu.
Padahal di negara lain, seperti Amerika Serikat tarifnya besar mencapai 30 persen. Sehingga dana tersebut efektif untuk dapat menutup pembangunan infrastruktur dan pembangunan lainnya.
Kendati sudah dalam pembahasan di tingkat Panja, pihaknya yakin masih bisa mengkritisi RUU ini atau bahkan mrnggagalkannya. Syaratnya, gelombang penolakan dari pusat sampai daerah harus terus digelorakan.
“Sekarang kita mengandalkan kekuatan publik. Presiden sudah tutup telinga. Semua fraksi dan komisi XI DPR sudah mendukung secara bulat,” ujarnya.
Untuk itu, dia minta agar Jokowi kembali ke nawacita dan memperjuangkan seperti yang dikampanyekan dulu.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Eka
